Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih mengapresiasi pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di provinsi ini telah berlangsung dengan baik, sehingga dapat menjaga level kenaikan harga-harga barang di tengah masyarakat.
"Kami apresiasi karena kolaborasinnya berjalan dengan baik. Sebagai contoh inflasi di sini (Sulawesi Utara) dapat terkendali. Saya sendiri merasakan bahwa ada kesamaan di semua daerah di Sulawesi Utara. Harga-harga barang konsumsi itu tidak jauh beda. Berarti pengendalian inflasi dapat terjadi dengan baik," ujar Marsiam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Manado, Sulawesi Utara, Senin (24/10).
Baca juga : Tahan Laju Inflasi dengan Penguatan Ekonomi Masyarakat
Dalam kunjungan kali ini Komisi XI melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemangku kepentingan lainnya.
Pihak-pihak terkait yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah itu terus berupaya agar kenaikan harga barang di tengah masyarakat tidak terjadi lonjakan yang besar.
Menurut Marsiam, pemerintah daerah juga mampu mendorong program-program yang menahan lonjakan inflasi. Seperti mengarahkan masyarakat kepada kegiatan ketahanan pangan.
Baca juga : Komisi XI DPR Apresiasi Langkah Pemprov Sumbar Tanggulangi Dampak Inflasi
"Jauh sebelum terjadi kesulitan perekonomian ini masyarakat diarahkan agar ikut giat ketahanan pangan. Sesuai dengan program di sini 'marijo, bakobong' (mari berkebun). Dimana berkebun tujuannya untuk ketahanan pangan," ungkapnya.
Dalam paparan saat kunjungan kerja berlangsung, di sisi perkembangan inflasi daerah, Inflasi Provinsi Sulawesi Utara yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) di ukur dari pertumbuhan Kota Manado dan Kota Kotamobagu secara tahunan pada september 2022 tercatat meningkat dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 1,03% (mtm) dan 1,23% (mtm) pada Bulan September 2022.
Adapun perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan II 2022 tumbuh positif 5,93% (yoy) menguat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat 3,89% (yoy).
Baca juga : Anggota DPR: Kenaikan Harga BBM Makin Tekan Ekonomi Masyarakat
Dengan capaian tersebut, kinerja perekonomian Sulut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh 5,44% (yoy).
Realisasi Anggaran Pendapatan Sulawesi Utara APBD pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 36,69%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 40,08%.
Namun demikian, realisasi Belanja Provinsi Sulut meningkat dengan realisasi sebesar 39,86%, lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya yang sebesar 30,03%.
Baca juga : Puan Maharani: Indonesia Masih akan Hadapi Ketidakpastian
Dari sisi Belanja, peningkatan realisasi belanja terutama pada pos non-modal mendorong kinerja belanja APBD Provinsi Sulut sehingga mencatatkan peningkatan.
Sementara dari sisi APBN, penyerapan alokasi anggaran belanja APBN di Sulawesi Utara tercatat sebesar 37,28%.
Sehingga secara keseluruhan rapor perekonomian Sulawesi Utara dikatakan tumbuh positif, karena penyaluran kredit perbankan meningkat, terutama ditopang oleh penyaluran kredit modal kerja dan kredit konsumsi, yang mengindikasikan perbaikan perekonomian daerah terus berlanjut. (RO/OL-09)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
BPS Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulan Juli 2025 sebesar 2,46 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai rawit.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Jakarta pada Juli 2025 sebesar 0,11% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya (0,13%; mtm).
penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara year-on-year yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,08%.
BPS melaporkan kenaikan harga beras pada Juli 2025, dengan inflasi mencapai 4,14%. Beras medium mengalami lonjakan tertinggi. Simak detail selengkapnya.
Hingga semester I 2025, pemerintah terus menjalankan peran counter cyclical untuk meredam tekanan ekonomi, serta tetap mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved