Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih mengapresiasi pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di provinsi ini telah berlangsung dengan baik, sehingga dapat menjaga level kenaikan harga-harga barang di tengah masyarakat.
"Kami apresiasi karena kolaborasinnya berjalan dengan baik. Sebagai contoh inflasi di sini (Sulawesi Utara) dapat terkendali. Saya sendiri merasakan bahwa ada kesamaan di semua daerah di Sulawesi Utara. Harga-harga barang konsumsi itu tidak jauh beda. Berarti pengendalian inflasi dapat terjadi dengan baik," ujar Marsiam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Manado, Sulawesi Utara, Senin (24/10).
Baca juga : Tahan Laju Inflasi dengan Penguatan Ekonomi Masyarakat
Dalam kunjungan kali ini Komisi XI melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemangku kepentingan lainnya.
Pihak-pihak terkait yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah itu terus berupaya agar kenaikan harga barang di tengah masyarakat tidak terjadi lonjakan yang besar.
Menurut Marsiam, pemerintah daerah juga mampu mendorong program-program yang menahan lonjakan inflasi. Seperti mengarahkan masyarakat kepada kegiatan ketahanan pangan.
Baca juga : Komisi XI DPR Apresiasi Langkah Pemprov Sumbar Tanggulangi Dampak Inflasi
"Jauh sebelum terjadi kesulitan perekonomian ini masyarakat diarahkan agar ikut giat ketahanan pangan. Sesuai dengan program di sini 'marijo, bakobong' (mari berkebun). Dimana berkebun tujuannya untuk ketahanan pangan," ungkapnya.
Dalam paparan saat kunjungan kerja berlangsung, di sisi perkembangan inflasi daerah, Inflasi Provinsi Sulawesi Utara yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) di ukur dari pertumbuhan Kota Manado dan Kota Kotamobagu secara tahunan pada september 2022 tercatat meningkat dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 1,03% (mtm) dan 1,23% (mtm) pada Bulan September 2022.
Adapun perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan II 2022 tumbuh positif 5,93% (yoy) menguat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat 3,89% (yoy).
Baca juga : Anggota DPR: Kenaikan Harga BBM Makin Tekan Ekonomi Masyarakat
Dengan capaian tersebut, kinerja perekonomian Sulut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh 5,44% (yoy).
Realisasi Anggaran Pendapatan Sulawesi Utara APBD pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 36,69%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 40,08%.
Namun demikian, realisasi Belanja Provinsi Sulut meningkat dengan realisasi sebesar 39,86%, lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya yang sebesar 30,03%.
Baca juga : Puan Maharani: Indonesia Masih akan Hadapi Ketidakpastian
Dari sisi Belanja, peningkatan realisasi belanja terutama pada pos non-modal mendorong kinerja belanja APBD Provinsi Sulut sehingga mencatatkan peningkatan.
Sementara dari sisi APBN, penyerapan alokasi anggaran belanja APBN di Sulawesi Utara tercatat sebesar 37,28%.
Sehingga secara keseluruhan rapor perekonomian Sulawesi Utara dikatakan tumbuh positif, karena penyaluran kredit perbankan meningkat, terutama ditopang oleh penyaluran kredit modal kerja dan kredit konsumsi, yang mengindikasikan perbaikan perekonomian daerah terus berlanjut. (RO/OL-09)
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
LEMBAGA Penyelidik Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menilai Bank Indonesia perlu mempertahankan tingkat suku bunga acuan, BI Rate
Gigih mengatakan merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei silam, perekonomian Jatim pada Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 5,00%.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
KAD ini menurutnya untuk menjaga stabilitas pasokan khususnya untuk cabai dan bawang merah.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved