Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih mengapresiasi pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di provinsi ini telah berlangsung dengan baik, sehingga dapat menjaga level kenaikan harga-harga barang di tengah masyarakat.
"Kami apresiasi karena kolaborasinnya berjalan dengan baik. Sebagai contoh inflasi di sini (Sulawesi Utara) dapat terkendali. Saya sendiri merasakan bahwa ada kesamaan di semua daerah di Sulawesi Utara. Harga-harga barang konsumsi itu tidak jauh beda. Berarti pengendalian inflasi dapat terjadi dengan baik," ujar Marsiam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Manado, Sulawesi Utara, Senin (24/10).
Baca juga : Tahan Laju Inflasi dengan Penguatan Ekonomi Masyarakat
Dalam kunjungan kali ini Komisi XI melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemangku kepentingan lainnya.
Pihak-pihak terkait yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah itu terus berupaya agar kenaikan harga barang di tengah masyarakat tidak terjadi lonjakan yang besar.
Menurut Marsiam, pemerintah daerah juga mampu mendorong program-program yang menahan lonjakan inflasi. Seperti mengarahkan masyarakat kepada kegiatan ketahanan pangan.
Baca juga : Komisi XI DPR Apresiasi Langkah Pemprov Sumbar Tanggulangi Dampak Inflasi
"Jauh sebelum terjadi kesulitan perekonomian ini masyarakat diarahkan agar ikut giat ketahanan pangan. Sesuai dengan program di sini 'marijo, bakobong' (mari berkebun). Dimana berkebun tujuannya untuk ketahanan pangan," ungkapnya.
Dalam paparan saat kunjungan kerja berlangsung, di sisi perkembangan inflasi daerah, Inflasi Provinsi Sulawesi Utara yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) di ukur dari pertumbuhan Kota Manado dan Kota Kotamobagu secara tahunan pada september 2022 tercatat meningkat dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 1,03% (mtm) dan 1,23% (mtm) pada Bulan September 2022.
Adapun perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan II 2022 tumbuh positif 5,93% (yoy) menguat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat 3,89% (yoy).
Baca juga : Anggota DPR: Kenaikan Harga BBM Makin Tekan Ekonomi Masyarakat
Dengan capaian tersebut, kinerja perekonomian Sulut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh 5,44% (yoy).
Realisasi Anggaran Pendapatan Sulawesi Utara APBD pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 36,69%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 40,08%.
Namun demikian, realisasi Belanja Provinsi Sulut meningkat dengan realisasi sebesar 39,86%, lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya yang sebesar 30,03%.
Baca juga : Puan Maharani: Indonesia Masih akan Hadapi Ketidakpastian
Dari sisi Belanja, peningkatan realisasi belanja terutama pada pos non-modal mendorong kinerja belanja APBD Provinsi Sulut sehingga mencatatkan peningkatan.
Sementara dari sisi APBN, penyerapan alokasi anggaran belanja APBN di Sulawesi Utara tercatat sebesar 37,28%.
Sehingga secara keseluruhan rapor perekonomian Sulawesi Utara dikatakan tumbuh positif, karena penyaluran kredit perbankan meningkat, terutama ditopang oleh penyaluran kredit modal kerja dan kredit konsumsi, yang mengindikasikan perbaikan perekonomian daerah terus berlanjut. (RO/OL-09)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta mencatat inflasi sebesar 0,13% pada Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat laju inflasi pada Juni 2025 di wilayah ini sebesar 0,23% (month-to-month - mtm).
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Pada pertengahan Juni 2025, harga beras di beberapa pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang naik hingga 3,4% dibanding bulan sebelumnya.
Reorientasi belanja daerah sebagai bantalan fiskal yang tangguh dapat menjadi strategi lain guna mengendalikan inflasi daerah.
BANK Indonesia(BI) mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di angka 5,50%. Keputusan itu diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 Juni 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved