Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
REFORMASI bukan hal yang asing bagi Bea Cukai. Di tengah tantangan dan dinamika perkembangan zaman, Bea Cukai dituntut untuk selalu dinamis dan responsif dalam menjalankan fungsinya sebagai revenue collector, trade facilitator, industrial assistance, dan community protector.
Untuk itu, Bea Cukai telah beberapa kali melaksanakan reformasi sejak era 1990-an. Pada 2017, Bea Cukai mencanangkan program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) yang hingga akhir pelaksanaannya pada 2020 telah mencatatkan persentase capaian dari berbagai inisiatif strategis yang ditargetkan dalam program ini sebesar 99%.
Tak berpuas diri dan meyakini bahwa reformasi akan terus bergulir, Bea Cukai melanjutkan upaya perbaikan terus menerus dengan melaksanakan program PRKC Berkelanjutan (PRKCB), yang telah berjalan selama satu tahun.
"Program PRKC 2017-2020 dipandang berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kinerja di tubuh Bea Cukai. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat area yang masih belum memperoleh hasil yang diharapkan. Terlebih lagi, tantangan dan dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu akibat pandemi Covid-19 juga menuntut adanya respons kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Maka, bersamaan dengan berakhirnya program PRKC lama, program PRKCB diluncurkan di tahun 2021, mengusung tema penguatan integritas serta perbaikan proses bisnis dan teknologi informasi," ujar Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana, Senin (24/10).
Ada empat inisatif strategis dalam PRKCB, yaitu pertama, penguatan integritas dan kelembagaan, kedua penguatan pelayanan, pemeriksaan, dan fasilitasi, ketiga pencegahan dan penindakan pelanggaran, dan terakhir peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.
Empat inisatif strategis tersebut dijabarkan ke dalam 15 program terobosan, 64 sub program terobosan, dan 665 rencana aksi, yang secara umum telah menampakkan capaian positif dalam satu tahun perjalanan PRKCB.
Beberapa indikator yang telah menunjukkan keberhasilan, ialah penataan organisasi lewat reorganisasi Kantor Pusat Bea Cukai dengan adanya penambahan dua direktorat baru, yaitu Direktorat Interdiksi Narkotika (penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan NPP), dan Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa (penguatan kapasitas kelembagaan komunikasi publik), penerapan NLE (National Logistic Ecosystem), implementasi Smart PCC (dalam kerangka data analytic), dan peningkatan Klinik Ekspor.
Baca juga : Bea Cukai dan Polri Gagalkan Penyelundupan 1,2 Kg Kokain Bermodus Swallow
Selain empat inisiatif strategis, adanya PRKCB juga mendorong instansi vertikal Bea Cukai untuk turut mendukung implementasi PRKCB melalui Program Kerja Mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi di tiap-tiap unit kerja.
Dijelaskan Hatta, Program Kerja Mandiri merupakan program kerja yang diusulkan dan diinisiasi oleh instansi vertikal Bea Cukai guna mendukung keberhasilan PRKCB. Beberapa di antaranya ialah inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan layanan dan optimalisasi pengawasan, asistensi ekspor dan dukungan UMKM di berbagai daerah, percepatan layanan ekspor, asistensi dan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), kolaborasi antarkementerian/lembaga di daerah dalam rangka pengembangan NLE, dan pelibatan pengguna jasa dalam memonitor integritas pegawai.
"Dapat disimpulkan bahwa PRKCB merupakan salah satu bentuk manajemen perubahan atau upaya perbaikan terus menerus pada instansi Bea Cukai dalam rangka meningkatkan kinerja dan kredibilitas organisasi, serta kepercayaan publik," imbuh Hatta.
Saat ini, menurut Hatta, Bea Cukai terus berupaya untuk menyebarluaskan program-program PRKCB agar bisa diketahui oleh semua pihak, baik internal maupun eksternal.
Dari sudut pandang substansi program, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan seluruh inisiatif strategis yang akan ditetapkan menjadi bagian dari program reformasi tersebut, bukan merupakan program rutin biasa (business as usual) dari tiap-tiap unit.
"Tantangan terbesar adalah bagaimana program tersebut dapat dikolaborasikan dengan sistem pengelolaan organisasi yang sudah berjalan dan dapat memberikan hasil/nilai tambah yang signifikan bagi kinerja dan citra Bea Cukai ke depannya. Diharapkan, Bea Cukai akan terus bertransformasi menjadi makin baik dari waktu ke waktu, demi mewujudkan harapan masyarakat serta mendukung tujuan pembangunan nasional," tutupnya. (RO/OL-7)
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan jelang peringatan 27 tahun reformasi, kebebasan sipil dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin mundur.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Selanjutnya, sektor keamanan, sebanyak 83,1% responden menilai baik/sangat baik dan 15,8 persen menilai buruk/sangat buruk.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Pengangkatan Iqbal sebagai Sekjen DPD RI tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2025 tanggal 9 Mei 2025
SEJUMLAH pejabat pimpinan tinggi pratama dilantik Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/5).
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Selain fokus pada ESG, ABMM berinvestasi dalam inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam menghadapi tantangan industri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved