Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor timah mentah. Di masa mendatang, penjualan timah harus sudah dalam bentuk jadi atau minimal sudah melalui proses pengolahan di dalam negeri.
Kepastian tersebut ia sampaikan setelah meninjau proses pembangunan pabrik pengolahan atau smelter milik PT Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung, Kamis (20/10).
"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam penguatan industri hilir. Nikel sudah kita stop. Selanjutnya, timah," ujar Jokowi selepas peninjauan.
Kendati demikian, ia belum bisa menetapkan kapan kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Saat ini, pemerintah masih melakukan penghitungan supaya pengambilan keputusan itu tidak membawa kerugian bagi pihak manapun.
"Sekarang masih dihitung. Nanti kalau sudah matang, ketemu kalkulasinya, saya akan umumkan," lanjut mantan wali kota Surakarta itu. "Stop tahun depan atau stop tahun ini, itu bisa terjadi."
Kepala Negara melihat, sejauh ini, berbagai persiapan yang dilakukan korporasi, baik BUMN maupun swasta, sudah sangat bagus.
Terkait pembangunan smelter PT Timah, Jokowi memberi target untuk bisa rampung pada November mendatang.
"Hilirisasi bahan-bahan tambang itu memang harus kita lakukan. Semua harus masuk ke industri hilir karena nilai tambahnya ada di situ. Ini juga akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya," tandas Jokowi. (OL-13)
Baca Juga: Jokowi Tinjau PT Timah Tbk dan Bagikan BLT di Bangka Belitung
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI), memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved