Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa Indonesia akan menghentikan ekspor timah mentah. Di masa mendatang, penjualan timah harus sudah dalam bentuk jadi atau minimal sudah melalui proses pengolahan di dalam negeri.
Kepastian tersebut ia sampaikan setelah meninjau proses pembangunan pabrik pengolahan atau smelter milik PT Timah di Bangka Barat, Bangka Belitung, Kamis (20/10).
"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam penguatan industri hilir. Nikel sudah kita stop. Selanjutnya, timah," ujar Jokowi selepas peninjauan.
Kendati demikian, ia belum bisa menetapkan kapan kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Saat ini, pemerintah masih melakukan penghitungan supaya pengambilan keputusan itu tidak membawa kerugian bagi pihak manapun.
"Sekarang masih dihitung. Nanti kalau sudah matang, ketemu kalkulasinya, saya akan umumkan," lanjut mantan wali kota Surakarta itu. "Stop tahun depan atau stop tahun ini, itu bisa terjadi."
Kepala Negara melihat, sejauh ini, berbagai persiapan yang dilakukan korporasi, baik BUMN maupun swasta, sudah sangat bagus.
Terkait pembangunan smelter PT Timah, Jokowi memberi target untuk bisa rampung pada November mendatang.
"Hilirisasi bahan-bahan tambang itu memang harus kita lakukan. Semua harus masuk ke industri hilir karena nilai tambahnya ada di situ. Ini juga akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya," tandas Jokowi. (OL-13)
Baca Juga: Jokowi Tinjau PT Timah Tbk dan Bagikan BLT di Bangka Belitung
PT Mitra Murni Perkasa (MMP), anak usaha dari MMS Group Indonesia (MMSGI), memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026.
INDONESIA pada 2024 tercatat mengimpor sekitar 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina—angka yang diperkirakan melonjak menjadi 15 juta ton tahun ini.
Hal itu adalah bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan kedaulatan sumber daya alam dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan rakyat.
Kepala Negara mengungkapkan enam unit smelter timah yang beroperasi tanpa izin di kawasan konsesi PT Timah telah disita aparat penegak hukum.
Presiden meninjau langsung Barang Rampasan Negara yang telah melalui proses hukum, sebelum kemudian dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Jaksa Agung kepada Kementerian Keuangan.
Bupati Kolaka Amri Djamaluddin mengungkapkan kehadiran Smelter Merah Putih yang dibangun putra bangsa, PT Ceria Corp, merupakan sebuah pencapaian besar di Kabupaten Kolaka.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved