Pertemuan FMCBG G20 Hasilkan Lima Komitmen Baru, Apa Saja

PERTEMUAN keempat Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) G20 menghasilkan lima komitmen baru yang lebih mendesak. Kelima komitmen itu disepakati bakal menjadi landasan para negara anggota G20 untuk mengambil tindakan menghadapi dinamika dunia.

"Pertemuan kami hari ini sangat penting untuk kredibilitas G20. Di sini kami memiliki kesempatan untuk memenuhi komitmen lain yang kami buat pada bulan Februari, serta untuk memberikan tindakan yang lebih mendesak pada masalah yang muncul sejak saat itu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (14/10) dini hari.

Adapun lima komitmen itu melingkupi, pertama, terkait dengan ekonomi global. Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral akan memperkuat tindakan terkoordinasi dan harmonis pada isu-isu penting bagi stabilitas dan kemakmuran ekonomi global, termasuk ketahanan pangan dan energi.

Kedua, G20 akan memperkuat komitmen untuk memastikan ketahanan keuangan jangka panjang dari arsitektur keuangan internasional. Komitmen itu termasuk pada jaring pengaman keuangan global (GFSN), alokasi Hak Penarikan Khusus (SDR) untuk mendukung yang paling rentan dan untuk memperkuat kerangka kecukupan modal Bank Pembangunan Multilateral sambil memastikan penerapan Kerangka Kerja Umum tentang Perlakuan Utang di luar DSSI.

Ketiga, G20 menegaskan kembali komitmen untuk kemajuan yang signifikan dalam regulasi dan pengawasan sektor keuangan. "Kami bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan internasional dalam menghadapi perkembangan sistem keuangan, termasuk aktivitas dan pasar crypto-asset sambil memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, dan strategi untuk memperkuat literasi keuangan digital," jelas Sri Mulyani.

Komitmen keempat, yakni menegaskan kembali komitmen untuk memajukan Laporan Keuangan Berkelanjutan 2022 dalam menangani prioritas yang diidentifikasi dalam Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20.

Setidaknya, kata Sri Muluyani, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 telah mengembangkan kerangka keuangan transisi untuk mengenali kegiatan transisi iklim, termasuk transisi energi, dan cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan keuangan berkelanjutan.

Kelima, G20 menegaskan kembali komitmen kami untuk merevitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, dan terjangkau, termasuk alat untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta; memobilisasi pembiayaan ke kota dan daerah; meningkatkan investasi digital dan InfraTech, dan meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan dan transformatif.

"Kami juga menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi paket pajak Internasional sambil menantikan implementasi penuh dari Asia Initiative, Bali Declaration tentang Perpajakan Internasional," kata Sri Mulyani.

Pertemuan keempat menteri keuangan dan gubernur bakk sentral G20 ini merupakan yang terakhir di bawah Presidensi G20 Indonesia. Terlepas dari kenyataan banyaknya tantangan sejak awal sebagai akibat dari meningkatnya konflik politik, perang di Ukraina, dan diperburuk oleh situasi ekonomi yang memburuk, kata Sri Mulyani, kepresidenan Indonesia telah mampu mempertahankan kesatuan G20 sebagai forum global utama untuk kebijakan ekonomi dan keuangan.

"Kami percaya bahwa pertemuan kami hari ini akan memberikan beberapa harapan bahwa terlepas dari tantangan dan perbedaan, G20 masih dapat menghasilkan hasil nyata yang dapat membantu dunia," pungkas Sri Mulyani. (OL-13)

Baca Juga: Indonesia Tagih Janji Pendanaan US$100 Miliar dari Negara Maju