Indonesia Tagih Janji Pendanaan US$100 Miliar dari Negara Maju

PEMERINTAH Indonesia menagih janji yang dikeluarkan oleh negara maju untuk mendukung upaya transisi energi dari fosil ke ramah lingkungan. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada sepeser pun dana yang diterima guna menjalankan agenda tersebut.

Yang ada, Indonesia kerap disudutkan sebagai salah satu negara terbesar penghasil emisi karbon dan disebut berseberangan dengan agenda mitigasi perubahan iklim. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi panel T20 Summit: Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing, Senin (10/10).

"Anda menyebutkan tentang komitmen US$100 miliar yang tidak juga diberikan, atau jika diberikan, dari mana uang itu berasal? Apakah itu benar-benar berasal dari kontribusi negara maju? Atau mereka akan berperan sebagai pemegang saham utama bank pembangunan multilateral untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menanggapi iklim seperti ini?" tagih Menkeu RI Sri Mulyani.

Komitmen Indonesia dalam memitigasi perubahan iklim sedianya telah disuarakan dalam Paris Agreement, yakni mengurangi penggunaan emisi CO2 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional di 2030. Bahkan dalam COP26 di Glasgow tahun lalu, Indonesia kian ambisius menetapkan pengurangan penggunaan batu bara hingga 60% di 2050.

Dikatakan ambisius lantaran saat ini Indonesia masih memanfaatkan energi yang bersumber dari batu bara hingga 62% dari sumber energi yang tersedia. Namun, kata Sri Mulyani, Indonesia tetap akan menjalankan komitmen tersebut meski diakui cukup menantang dan membutuhkan biaya yang amat besar.

Target-target pengurangan penggunaan energi fosil tersebut merupakan bukti nyata keseriusan Indonesia mengambil sikap atas ancaman perubahan iklim yang sedang terjadi. Ini sekaligus menjadi pembuktian kepada negara-negara maju yang selama ini kerap menyinggung Indonesia sebagai pengguna dan produsen batu bara terbesar di dunia.

"Mereka meminta kami untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara kami lebih awal. Oke, kami tidak mengatakan tidak. Sekarang kami bekerja dengan mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM) dan ADB (Asian Development Bank) membantu kami," kata Sri Mulyani.

"Jadi kami telah mengembangkan platform negara. Kami sedang mengembangkan kasus nyata, yaitu jika saya akan menghentikan energi batu bara, berapa biayanya. Misalnya, ini seharusnya beroperasi 20 tahun, dan sekarang mereka ingin memotongnya menjadi hanya 10 tahun. Bagaimana saya akan memberikan kompensasi kepada pemilik pembangkit listrik ini?" lanjut dia.

Baca Juga: Pertumbuhan Harus Inklusif untuk Redam Guncangan Ekonomi Global

Indonesia, kata perempuan yang karib disapa Ani itu, tak akan mampu melakukan upaya itu hanya dengan mengandalkan kemampuan fiskalnya. Dukungan internasional dibutuhkan, dan itu berarti implementasi dari komitmen pendanaan negara maju senilai US$100 miliar dinanti.

Berulang kali hal itu dibahas, berulang kali pula pembahasan itu tak menghasilkan apa-apa. Ani mengatakan, komitmen dukungan pendanaan itu selalu disebut dalam setiap pertemuan, namun nihil pembuktian. "Anda tidak dapat lagi berbicara anda berkomitmen US$100 miliar dan lain sebagainya, itu semua diulang dalam setiap pertemuan kerja. Anda meminta saya untuk mengerjakan pekerjaan rumah saya, saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. Sekarang, di mana pidato Anda? Kesampingkan itu dan mari kita bicara tentang kasus-kasus ini," tutur dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyadari, mengandalkan pendanaan dari negara-negara maju akan membutuhkan waktu. Alih-alih terus menagih komitmen dari negara maju, Indonesia melakukan serangkaian upaya untuk tetap mereduksi keluaran emisi gas buang nasional. Itu setidaknya telah dilakukan melalui berbagai cara seperti reforestasi, reboisasi, dan pemanfaatan lahan.

Cara-cara itu merupakan langkah termurah yang dapat dilakukan Indonesia saat ini. Setidaknya upaya untuk menjalankan komitmen dapat terlaksana sedikit demi sedikit secara perlahan menyesuaikan kemampuan fiskal. "Jadi Indonesia benar-benar menempatkan kasus ini secara nyata, kasus nyata. Artinya tidak teoritis, tidak abstrak," kata Ani.

Di samping itu, Indonesia juga mulai mencari cara untuk memensiunkan pembangkit energi berbasis batu bara dan membangun pembangkit energi berbasis energi terbarukan. Namun lagi-lagi, kendalanya ada pada besaran dana yang dibutuhkan untuk secara cepat dan tepat melaksanakan upaya itu. "Saya tentu akan membayar sebagian dengan alat fiskal kami, tetapi itu tidak akan memadai dan jelas tidak adil dan juga tidak terjangkau," tutur dia.

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan, upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan pemanfaatan energi fosil merupakan bukti nyata dari komitmen yang telah disampaikan. Karenanya, hal itu akan menjadi salah satu yang ditunjukkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang.

Tujuannya agar negara-negara anggota G20 dapat melihat keseriusan Indonesia dan mau membantu upaya tersebut. "Kami berharap dapat mempersembahkan satu etalase untuk menunjukkan kepada dunia bahwa komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, terhadap mekanisme transisi energi, dan ini sama sekali tidak mudah," kata Luky.

"Kami akan melakukan pembicaraan dengan pemangku kepentingan yang berbeda. Ini adalah yang terakhir kami jadi katakanlah sebelum KTT bulan depan. Kami berbicara tentang satu proyek sebenarnya, tetapi setidaknya satu proyek akan disajikan dan kami berbicara tentang satu pembangkit listrik tenaga batu bara yang akan pensiun lebih awal," pungkas dia. (OL-13)