Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYELENGGARAAN pemerintahan daerah selalu dimaknai sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Kondisi ini menjadikan pemerintah daerah membawa tugas untuk selalu melakukan program dan tindakan yang akan memajukan daerah dan masyarakatnya.
"Salah satu program tersebut yaitu membuka lapangan kerja yang akan menjadi sumber pendapatan yang layak bagi masyarakat. Semoga kita semua dapat saling bertukar pikiran, pengalaman, memperoleh perspektif baru, sekaligus menjadi wadah untuk membangun kerja sama antardaerah dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian pangan sekaligus membuat pelaku UMKM semakin berdaya," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menghadiri sekaligus membuka seminar nasional dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/10).
Di samping itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM pada 2021 mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,97% atau senilai Rp8.573 triliun. Terlebih lagi, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia pada 2020 serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.
Namun di sisi lain, tingginya jumlah UMKM di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan serta kondisi pascapandemi covid-19 yang mengakselerasi transformasi di segala aspek kehidupan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pandemi covid-19 menghantam keras para pelaku UMKM dan berdampak pada penurunan kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja terampil, dan terhambatnya distribusi produk dan kesulitan bahan baku produksi.
Kondisi tersebut, menurut Anies yang juga Ketua Umum APPSI, perlu menjadi perhatian bersama, tidak terkecuali di lingkup daerah. Faktanya, peningkatan kapasitas UMKM turut mendorong daya saing daerah sekaligus berperan sebagai penyedia sumber bahan pangan lokal, sehingga mengurangi tingkat ketergantungan impor.
"Dengan hal ini, suatu daerah akan memiliki daya saing yang kompetitif dan pada akhirnya akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berimbang, adil, serta berkelanjutan. Mari berdiskusi dan bertukar pendapat secara komprehensif mengenai kerja sama antardaerah dalam meningkatkan daya saing dan pemberdayaan UMKM. Ini dapat menemukan pemahaman bersama serta tekad yang kuat untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Anies. (OL-14)
SOLUSI pendanaan cepat melalui GrabModal by OVO Finansial telah hadir sebagai dukungan nyata bagi mitra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan tingginya aktivitas digital selama Ramadan 2026 untuk meningkatkan promosi dan penjualan melalui platform TikTok.
Laporan IMF Article IV 2026 mencatat UMKM Indonesia menghadapi biaya pinjaman jauh lebih tinggi dan prosedur aplikasi pinjaman lebih kompleks daripada negara-negara serupa.
Kegiatan Pasar Rakyat “Berbelanja dan Berbagi” direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan lokasi yang bergiliran di seluruh kabupaten/kota di Bali.
Program ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra program tersebut.
Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah untuk memperkuat pengembangan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved