Minggu 02 Oktober 2022, 09:47 WIB

Komisi IX Minta Kejelasan Penyajian Data Tenaga Kerja Asing di Daerah

Mediaindonesia.com | Ekonomi
Komisi IX Minta Kejelasan Penyajian Data Tenaga Kerja Asing di Daerah

Dok. DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Sri Melliyana

 

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Sri Meliyana meminta pemerintah untuk menyajikan data yang jelas mengenai jumlah dan kondisi tenaga kerja asing (TKA) yang bermukim dan bekerja di berbagai daerah di Indonesia. 

Menurut Meli, sapaan akrabnya, kejelasan data itu penting sebagai bagian dari pengawasan dan juga untuk evaluasi bersama terkait dengan berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan pekerja asing. 

“Sudah kami sampaikan ke pihak pemerintah daerah, karena sesungguhnya pemerintah daerah menjadi struktur yang paling kuat untuk membuka semua keluhan-keluhan dalam rapat tadi, seperti transparansi perusahaan asing terhadap pihak-pihak yang seharusnya boleh tahu,” ucap Meli saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing Komisi IX DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pihaknya menyayangkan adanya pihak-pihak yang mencoba menutupi keterbukaan data terkait pekerja asing, karena dapat menimbulkan potensi persepsi negatif di masyarakat mengenai pekerja asing. Oleh karena itu, penting adanya kesadaran masing-masing pihak, khususnya perusahaan untuk menyajikan data yang transparan.

Baca juga : Wamenaker Dorong Penempatan PMI ke Saudi di Sektor Formal

“Kalau di dalam (perusahaan) itu tidak ada apa-apanya, kenapa harus ditutupi menimbulkan persepsi yang konotasinya negative. Harapan kami semua (pihak) jadi transparan menjadi penting data yang bisa kami baca dan bisa kami analisa juga menjadi penting,” tutur legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan II ini.

Selain transparansi data, Meli menilai perlu adanya peraturan daerah mengenai pekerja asing sebagai alat pelindung dari berbagai macam permasalahan yang timbul terkait dengan keberadaan pekerja asing di daerah. 

“Kemudian kami mengharapkan juga pemerintah daerah mempunyai Peraturan Daerah tentang tenaga kerja asing, sehingga semua langkah yang akan dihadapi itu dilindungi oleh peraturan, (sehingga) tidak menjadi omongan-omongan liar (oleh masyarakat setempat),” pungkasnya. (RO/OL-7)

Baca Juga

Antara

Pemerintah Dorong Pengembangan Desa Wisata

👤M Ilham Ramadhan Avisena 🕔Minggu 27 November 2022, 23:28 WIB
Menurut Arif, desa wisata ini merupakan sektor yang sangat prospektif untuk mendatangkan...
dok.humas kemendes

Gus Halim: Penanggulangan Gempa di Cianjur Bisa Pakai Talangan Dana Desa

👤Muhamad Fauzi 🕔Minggu 27 November 2022, 20:11 WIB
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memastikan masyarakat boleh menggunakan talangan dana...
Dok. Kementan

Di NTB, Mentan SYL: Pengelolaan Benih Sumber VUB Tingkatkan Produktivitas

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 19:36 WIB
Tahun depan, lanjut SYL, pemerintah harus mulai membagikan bibit unggulnya sebagai salah satu pendorong utama dalam meningkatkan daya gedor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya