Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK memudahkan aksesibilitas khusus di daerah 3 TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat maka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat (Hubdat) akan terus mengoptimalkan layanan perintis di daerah. Salah satunya adalah di Provinsi Maluku.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XXIII Provinsi Maluku, Handa Lesmana menjelaskan pihaknya sebagai unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah Ditjen Hubdat memiliki tugas untuk memberikan pelayanan yang transportasi darat yang mudah, aman, dan nyaman.
Salah satu yang menjadi perhatian dari pihaknya adalah pelayanan perintis kepada masyarakat. Di Provinsi Maluku layanan yang diberikan subsidi oleh Pemerintah melalui Kemenhub tersebut adalah untuk angkutan bus dan kapal penyeberangan.
“Wilayah Maluku yang merupakan daerah kepulauan memiliki tantangan aksesibilitas yang cukup berat," jelas Handa dalam keterangan pers, Kamis (29/9).
Baca juga: Pemerintah Naikkan Tarif Penyeberangan, Ini Rinciannya
"Untuk itu, Pemerintah memandang perlu memberikan perhatian dalam masalah sarana dan prasarana transporasi khususnya di pada moda darat. Karena Kemenhub memberikan pelayanan perintis kepada masyarakat untuk moda bus dan kapal penyeberangan,” kata Handa.
Ia menambahkan subsidi operasional perintis pada tahun 2022 ini terdiri dari angkutan jalan 18 trayek.
Terdiri dari Ambon - Pulau Seram 7 trayek, Pulau Buru 5 trayek, Kabupaten Maluku Tenggara 1 trayek, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar 5 trayek. Untuk angkutan penyeberangan tahun 2022 ini ada 58 trayek di mana 52 trayek dalam provinsi dan 6 trayek antar provinsi.
Dijelaskan juga oleh Handa, untuk bus dilayani oleh Damri dan untuk kapal penyeberangan dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan enam kapal yang mendapatkan subsidi yang tersebar cukup merata ke pulau-pulau di Maluku dan sekitarnya.
Yaitu KMP Badaleon dari perusahaan PD. Panca Karya untuk lintasan Namlea - Teluk Bara - Sanana, KMP Tatihu dari perusahaan PD. Panca Karya untuk lintasan Wahai - Waigama - Sorong, KMP Tanjung Sole dari perusahaan PD. Panca Karya untuk lintasan Namlea - Manipa - Buano - Waisala, KMP Egron dari perusahaan Kalwedo Kidabela untuk lintasan Saumlaki - Seira - Wunlah - Larat - Yaru - Momar, KMP Tanjung Kabat perusahaan dari PT. Bipolo Gidin lintasan Galala - Ambalau - Wamsisi - Namrole - Leksula - Tifu - Nanali, dan KMP Lorry Amar dari perusahaan PD. Panca Karya untuk lintasan Tual - Teor - Kesui - Gorom - Geser - Air Nanang - Ambon.
“Ke depannya kita akan usulkan untuk lebih banyak lagi lintasan kapal penyeberangan yang akan mendapatkan subsidi. Dari evaluasi kami, layanan Damri sudah cukup menjangkau daerah-daerah pelosok. Tahun depan kami akan mencoba menambah kepada layanan perintis kapal penyeberangan. Hal ini disebabkan daerah kami merupakan wilayah kepulauan,” katanya.
Sangat Membantu
Pada kesempatan terpisah, masyarakat Maluku mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan perintis ini.
Hal ini dikarenakan dengan ada subsidi dari pemerintah tersebut maka mereka dapat melakukan aktivitas perjalanan dan ekonomi dengan harga yang terjangkau. Hal ini diungkapkan oleh Icha (35 tahun), warga Pulau Seram Maluku yang berprofesi sebagai pedagang.
Menurutnya kehadiran transportasi penyeberangan antar-pulau yang dilayani oleh KMP Layur ini sangat membantu masyarakat, khususnya dalam hal aksesibilitas dan juga aktivitas perekonomian. Sehingga memberikan dampak untuk peningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Seram, Maluku.
“Karenanya saya berharap ke depannya KMP Layur terus dapat melayani masyarakat. Sebab hal ini sangat membantu kami, seperti saya yang biasa berjualan ke Ambon dari Seram. Dengan adanya transportasi sangat membantu kami,” katanya.
Hal yang senanda diutarakan oleh Silaseike (52 tahun) warga Ambon yang berprofesi sebagai guru SMP Numalaka. Ia sudah sering menggunakan layanan Damri khsusunya rute Ambon ke Taniwel di Seram Timur.
Layanan ini biasa digunakan untuk membeli barang kebutuhan pokok di Ambon yang nantinya akan dijual lagi di Taniwel untuk toko kelontongnya.
“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah dengan memberikan layanan perintis ini karena selain mempermudah juga memberikan harga yang terjangkau bagi kami masyarakat di daerah terpencil. Kami mengharapkan adanya kelancaran dalam pelayanan Damri ini dengan memperhatikan armada yang aman dan nyaman,” tutupnya. (RO/OL-09)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Setiap rencana pembangunan trotoar kini melalui proses negosiasi dan evaluasi yang ketat.
Menurut Arief, tingkat hunian gedung-gedung perkantoran grade AS sepanjang jalur MRT fase 1 mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan gedung-gedung di luar jalur MRT.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi meluncurkan sistem pembayaran QRIS Tap di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Kamis (4/12).
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meraih penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) KIPP Tahun 2025.
Pemkab Mimika menerima Innovative Government Award (IGA) 2025 atas inovasi strategis yang dinilai memangkas birokrasi, mempermudah investasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved