Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR Fraksi NasDem Subardi meyakini koperasi akan lebih berdaya saing dengan badan usaha lain. Memang diakui, badan usaha seperti layanan keuangan saat ini terus memberi kemudahan dengan memanfaatkan teknologi digital. Namun bagi Subardi, koperasi mampu berkembang dengan kemauan dan inovasi yang menyeluruh.
"Yang dibutuhkan koperasi saat ini yaitu keberanian berinovasi. Misalnya merambah sektor layanan online, manfaatkan media sosial, pelayanan yang sama atau lebih baik dengan kompetitor sehingga ada sesuatu baru yang ditawarkan koperasi," kata Subardi saat menghadiri forum Pelatihan dan Coaching Bisnis Perkoperasian di Kota Yogyakarta, Senin, (26/9).
Pelatihan koperasi itu digelar oleh Kementerian Koperasi dan UKM mulai 22 hingga 25 September 2022. Hadir sejumlah pelaku koperasi dari lima kabupaten/kota se-DIY, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi produsen dan koperasi konsumen. Di antara peserta yang hadir ialah Koperasi Peternakan Sarono Makmur, Koperasi Wisata Mina Bahari 451, Koperasi Jasa Noto Wono, Kasongan Usaha Bersama, Koperasi Gerakan Ekonomi Kaum Ibu, dan Koperasi Konsumen Sarana Karya Sembada.
Kepada peserta, anggota Komisi Koperasi DPR itu menekankan pentingnya merawat segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang jelas akan membantu perkembangan koperasi. "Fokus pada segmentasi pasar. Buatlah program menarik, perluas kerja sama, berikan layanan yang tuntas dan cepat. Ini yang akan membuat koperasi lebih berdaya saing. Koperasi akan dinamis," terang Ketua DPW NasDem DIY itu.
Dengan sejumlah catatan itu, Subardi berharap masyarakat melihat koperasi bukan lagi badan usaha yang ketinggalan zaman. Pasalnya, banyak koperasi belum mampu bersaing dengan layanan digital. Koperasi simpan pinjam, misalnya. Saat ini kecenderungan masyarakat mencari pinjaman ke layanan dompet digital. Bahkan, marketplace seperti Tokopedia dan Shopee juga menyediakan layanan pinjaman digital dengan program pay later atau bayar nanti dengan sistem cicilan bunga rendah.
Persoalan itu bisa diatasi karena kedudukan koperasi sangat kuat. Dasar hukum koperasi dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 serta dukungan anggaran besar melalui Kementerian Koperasi dan UKM. "Koperasi dihadapkan dengan persaingan terbuka. Saya yakin koperasi bisa unggul karena payung hukumnya kuat. Koperasi diatur mulai dari konstitusi sampai ke Perda. Seluruh daerah memiliki dinas koperasi. Anggaran Kementerian Koperasi juga besar. Pada 2023 baru disepakati Rp1,44 triliun. Artinya dari sisi apapun koperasi sebenarnya kuat dan mampu bersaing," tutup Subardi. (RO/OL-14)
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
KOMISI IX DPR RI menyoroti pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Plt Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Syska Hutagalung mengungkapkan inisiatif ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi digital dan penguatan koperasi.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
MENYIMAK paparan dari salah satu gerai waralaba yang populer di Indonesia saat ini sungguh menarik.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi ekosistem ekonomi yang baru.
NASARI Digital (Nadi) menerapkan standar internasional pengelolaan keamanan informasi, seiring meningkatnya kebutuhan perlindungan data pada layanan koperasi dan UMKM berbasis digital.
ASOSIASI Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih Seluruh Indonesia resmi dideklarasikan. Deklarasi ini menjadi tonggak penting penyatuan gerakan koperasi desa dan kelurahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved