Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan Ahmadi Noor Supit untuk menjadi anggota V Badan Pemeriksa Keuangan menggantikan Harry Azhar Aziz yang meninggal dunia pada Desember 2021.
"Ahmadi Noor Supit. Mengisi tempat yg ditinggalkan Alm Harry Azhar Azis," ujar anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Selasa (20/9).
Ahmadi Noor Supit merupakan politikus Partai Golkar yang sebelumnya juga merupakan anggota Komisi XI DPR periode 2014-2019.
Penetapan Ahmadi telah dilakukan oleh Komisi XI dengan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang diikuti oleh 9 kandidat pada Senin (19/9).
Hendrawan menyampaikan, parlemen berharap Ahmadi mampu menjalankan tugasnya sebagai auditor negara yang independen. "Menjalankan tugas dengan baik dan selurus-lurusnya sesuai ketentuan perundang-undangannya," jelasnya.
Hal itu juga disampaikan oleh anggota Komisi XI lainnya, Kamarussamad. Dia berhadap dipilihnya Ahmadi sebagai anggota BPK yang baru dapat berkontribusi pada peningkatan kerja lembaga auditor negara.
Dia juga mendorong BPK dapat tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara independen. "Kita mendorong BPK RI semakin mandiri dan independen dalam menjalankan tugas pemeriksaan," tuturnya.
Dengan terpilihnya Ahmadi, maka kursi anggota BPK telah kembali lengkap dengan susunan:
Ketua: Isma Yatun
Wakil Ketua: Agus Joko Pramono
Anggota I: Nyoman Adhi Suryadnyana
Anggota II: Daniel Lumban Tobing
Anggota III: Achsanul Qosasi
Anggota IV: Haerul Saleh
Anggota V: Ahmadi Noor Supit
Anggota VI: Pius Lusttilanang
Anggota VII: Hendra Susanto
(Mir/E-1)
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di BPPMHKP Makassar.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved