Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menilai langkah PT. Pertamina (Persero) yang membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite tidak tepat.
Menurut hematnya pembatasan tersebut bukan menyelesaikan masalah penyaluran subsidi BBM yang salah sasaran selama ini.
"Langkah ini lebih mengarah ke langkah panik dan menurut saya tidak bijak karena harga pertalite sudah dinaikkan menjadi Rp10 ribu per liter," ujarnya kepada wartawan, Senin (19/9).
Ia mengatakan seharusnya Pertamina tetap melayani kebutuhan masyarakat tanpa batasan pembelian BBM.
Kebijakan tersebut dikatakan Iwa, sebagai pertimbangan Pertamina untuk menjaga stok pertalite, mengingat konsumsi pertalite yang terus meningkat. Hal ini akan berdampak pada tingginya anggaran subsidi dan kompensasi energi dari APBN.
Baca juga: 100% Persen Masih Impor, Presiden Tugaskan Bulog Tanam Kedelai
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat, hingga Agustus konsumsi pertalite hampir 80% dari kuota sebesar 23 juta kilo liter (KL).
"Mungkin karena konsumsi BBM subsidi masih terus meningkat, agar turun makanya dibatasi pembeliannya," ucapnya.
Iwa meminta Pertamina untuk memberikan keterangan secara jelas alasan pembatasan pembelian pertalite tersebut di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
"Pertamina harus jujur sebetulnya masalahnya kenapa, setelah dinaikkan masih dibatasi pertalite. Ini akan menjadi bumerang bagi mereka karena ada ketidakpercayaan masyarakat, kalau tidak diklarifikasi hal ini," pungkasnya.
Dari keterangan Pertamina sendiri menyebut pengendalian pembelian pertalite bersifat sementara untuk uji coba sistem subsidi tepat. Perusahaan pelat merah itu sudah melakukan uji coba pengendalian volume pembelian sejak awal September ini. (OL-4)
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
Sejumlah warga di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengeluh motor rusak setelah diisi Pertalite.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperpanjang posko aduan terkait kendaraan yang 'brebet' atau mogok usai mengisi BBM jenis pertalite, hingga 10 November 2025 mendatang.
DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogokĀ atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved