Presiden Minta Daerah Realisasikan Anggaran untuk Bantalan Sosial

PEMERINTAH terus berupaya memastikan masyarakat luas bisa terlindungi dari dampak kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Kenaikan harga kebutuhan pokok akan dipantau dan diintervensi se-jak level pemerintah daerah sehingga inflasi terkendali dan angka kemiskinan tidak bertambah.

Dalam rapat bersama ke-pala daerah di Istana Negara, Jakarta, kemarin, Presiden Jokowi mengatakan pengen-dalian dampak kebijakan penyesuaian harga BBM akan dilakukan bersama sejak dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.

Pemerintah daerah (pemda) diminta tidak ragu mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membantu masyarakat.

“Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Per-aturan Menteri Keuangan dan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas asal penggunaannya betul-betul digunakan untuk menye-lesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM,” ucapnya.

Baca juga: Unjuk Rasa Tolak Penaikan BBM Subsidi di Aceh Ricuh

Menurut Presiden Jokowi, realisasi APBD hingga kini berada di angka 47%, padahal kontribusi APBD pada per-tumbuhan ekonomi daerah sangat besar.

Maka itu Presiden meminta pemda mempercepat realisasi anggaran, termasuk menggunakan 2% dari komponen dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU) untuk bantalan sosial dan memanfaatkan belanja tidak terduga.

“Kalau kita lihat posisi per hari ini dana 2% dana transfer umum itu masih kira-kira Rp2,17 triliun, kemudian be-lanja tidak terduga Rp16,4 triliun baru digunakan Rp6,5 triliun. Artinya masih ada ruang sangat besar untuk meng-gunakan dana alokasi umum dan belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, dan kota,” lanjut Presiden.

Dana itu, kata Presiden, dapat digunakan pemda un-tuk bantuan sosial kepada nelayan, tukang ojek, pelaku usaha mikro, kecil, dan mene-ngah (UMKM) hingga transportasi umum yang menga-lami kenaikan tarif.

Pada intinya, Presiden me-minta pemda cermat mengin-tervensi detail kemungkinan terjadinya inflasi, terutama pada kebutuhan pokok yang amat berpengaruh pada naik-nya angka kemiskinan. “Kalau itu daerah lakukan, kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik,” kata Presiden.

Secara terpisah, Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan mengatakan upaya memberi-kan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat lemah dan rentan akan efektif bila ada kesamaan gerak pemerin-tah hingga level daerah.

Pemerintah terus memadukan upaya bersama hingga level terbawah tempat ma-salah kemiskinan dan keren-tanan sosial itu berada.

“Tekanan ekonomi yang dialami seluruh negara di dunia kini harus kita hadapi bersama, memerlukan soliditas dan kesediaan berkorban sebagian dari kita, demi perlindungan kepada kelompok paling rentan terdampak akibat tekanan global ini,” ujar Kabin Budi Gunawan di Jakarta, kemarin.

Tetap Bisa 5,1%-5,4%

Dengan semua skenario mempertahankan daya beli masyarakat, mengelola in-flasi, serta mempercepat realisasi anggaran daerah, pe-merintah optimistis ekonomi Indonesia akan tampil di antara sedikit negara yang berkinerja baik.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tembus 5,1%- 5,4% tahun ini meski ada penyesuaian harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax.

Menurut dia, secara normal memang bakal ada kenaikan harga sejumlah komoditas dan akan memengaruhi angka inflasi September 2022.

Namun, inflasi akan mulai melandai pada Oktober untuk kemudian kembali normal pada November 2022.

“Iya betul inflasi naik September 2022, ini kami harap inflasi bulanan turun pada Oktober 2022, lalu November 2022 kembali ke pola normal bulanan. Hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi tetap 5,1%-5,4%,” papar Suahasil dalam sebuah kuliahnya di Jakarta, kemarin. (RO/S3-25)