Penaikan Harga BBM Harus Dibarengi Berbagai Kebijakan Penangkal

WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang bisa mengimbangi keputusan menaikkan harga BBM subsidi.

Langkah tersebut harus dilakukan guna mengantisipasi dampak negatif dari kenaikan harga komoditas energi itu.

“Perlu dibarengi berbagai bauran kebijakan untuk meminimalkan dampak di masyarakat," ujar Amir melalui keterangan tertulis, Minggu (4/9).

Salah satu program yang semestinya dimunculkan adalah pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM. Sejauh ini, pemerintah hanya memberikan stiimulus bagi masyarakat kelompok miskin serta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

Di sini, menurutnya, pemerintah melewatkan pelaku UMKM yang juga menjadi kelompok paling terimbas.

“Sebesar 97% serapan tenaga kerja ada di UMKM. Mereka perlu mendapat bantuan langsung agar bisa optimal berproduksi dan menyerap tenaga kerja,” tutur politisi PPP itu.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk segera membatasi penggunaan pertalite dan solar di lapangan.

Menurutnya, dua jenis BBM subsidi itu seharusnya hanya dikonsumsi oleh masyarakat miskin dan angkutan umum yang memang membutuhkan.

"Tinggal mekanismenya bagaimana. Pemerintah harus mempermudah akses terhadap orang miskin. Validasi datanya disiapkan," sambungnya.

Jika pembatasan tidak dilakukan, ia khawatir akan semakin banyak orang yang menggunakan pertalite. Pasalnya, selisih harga antara pertamax dan pertalite begitu besar yakni Rp14.500 per liter dan Rp10.000 per liter.

"Pembatasanlah yang efektif mencegah peralihan konsumen non-subsidi ke BBM jenis subsidi,” ucap Amir.

"Penaikan harga BBM memang dilematis. Di satu sisi APBN tertekan jika harga BBM tidak dinaikkan. Di sisi lain, penaikan harga BBM bisa memicu inflasi, angka kemiskinan yang lebih tinggi," pungkasnya. (OL-8)