Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
FORUM Supreme Audit Institution (SAI) 20 menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan dan menginformasikan ihwal metode pemeriksaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem penyampaian yang sederhana menarik perhatian banyak auditor dari negara lain.
Demikian disampaikan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi saat ditemui di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi SAI20 di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8). "Ini didiskusikan banyak negara dan banyak dari mereka yang mengambil hal-hal penting yang dilakukan Indonesia karena sistem yang kita lakukan itu termasuk bagian dari yang sukses dengan metode IT itu," ujarnya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara saat ini dinilai menjadi hal penting. Pasalnya, kondisi krisis yang menimpa dunia telah mendorong ketidakpastian dan merambat pada mekanisme pemanfaatan anggaran yang menjadi dinamis.
Sebab, persoalan krisis ekonomi dunia, baik akibat pandemi covid-19 maupun konflik geopolitik yang terjadi di Eropa Timur mengharuskan pemerintah bertindak cepat melakukan penanganan. Itu menyebabkan kebijakan anggaran menjadi lebih berisiko.
Karenanya, mau tak mau, lembaga audit negara mesti responsif dan menyesuaikan perubahan demi menjaga efektivitas penggunaan anggaran negara. Melalui forum SAI20, tiap negara anggota dapat bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik yang digunakan untuk memastikan fungsi pemeriksaan berjalan dengan baik.
Achsanul menyampaikan, BPK bersama dengan SAI dari negara lain juga memiliki fokus yang sama mengenai kebijakan publik penganggaran di masa krisis ini. "Public policy itu menjadi penting, keseragaman (pentingnya peranan audit) ini lah yang akan dilakukan, sehingga kebijakan publik yang akan dilakukan pemerintah itu efektif, kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh negara lain," jelasnya.
Dalam rangka memastikan fungsi-fungsi SAI berjalan optimal, SAI20 juga sepakat mengenai pentingnya penerapan pemeriksaan yang berkelanjutan. Ini dimaksudkan agar setiap temuan, masukan, dan rekomendasi yang diberikan oleh SAI kepada pemerintah dapat termonitor, sehingga kebijakan publik yang dibuat betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat.
Hal ini, imbuh Achsanul, juga berkaitan erat dengan strategic foresight yang dimiliki BPK. Di mana metode itu memberikan masukan mengenai prakiraan apa yang akan terjadi di masa mendatang kepada pemerintah. Dengan begitu, diharapkan pengambil kebijakan dapat menyusun skenario antisipatif, guna memastikan tata kelola kebijakan anggaran tetap akuntabel.
"Faktanya, banyak dari mereka (SAI negara lain) berdiskusi dengan kita, datang ke kita mencontoh dari kita, termasuk yang IT audit, kita banyak memberikan masukan kepada mereka. Itu termasuk sustainability-nya, makanya ada mitigasi, ada recovery," tuturnya.
Namun dia menekankan, optimalisasi penggunaan anggaran negara hanya akan terwujud apabila lembaga pemeriksa, legislatif, dan pemerintah memiliki kemauan yang sama, yakni meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran negara. Karena itu, kerja sama dan kolaborasi ketiga pihak dinilai memiliki nilai penting.
"Di sini pemerintah mengeluarkann policy, BPK melakukan pemeriksaan, dan DPR melakukan pengawasan. Apakah hasil-hasil pemeriksaan yang kita lakukan terhadap pemerintah itu diawasi oleh parlemen, terhadap yang kurang itu diperbaiki, yang bagus itu dilanjutkan, yang belum selesai, bisa (untuk segera) diselesaikan," pungkas Achsanul.
Forum SAI20 diinisiasi oleh BPK untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. SAI20 telah menjadi engagement group dalam G20, sehingga forum ini diharapkan dapat terus berjalan mengiringi perbaikan kebijakan anggaran di tiap negara anggota.
Dua prioritas utama yang dibahas dalam forum SAI20 yakni memitigasi dampak pandemi covid-19 dan mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).
Pembentukan SAI20 juga bertujuan mempromosikan kolaborasi antara SAI di negara-negara G20 dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkontribusi menyesuaikan pengawasan, mengembangkan wawasan, dan memberikan pandangan strategis ke depan untuk mendorong tata kelola ekonomi yang akuntabel, serta mengembangkan platform untuk memperkuat peran SAI sebagai mitra negara-negara anggota G20 dalam merespon isu-isu global.
Tujuan tersebut mewakili tujuan kebijakan SAI20 untuk mendorong saling pengertian yang lebih kuat di antara SAI masing-masing negara dalam rangka memenuhi komitmen SAI20 dalam menjalankan perannya sebagai mitra yang andal dan strategis bagi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan meningkatkan tata kelola yang tangguh. (OL-13)
Baca Juga: Investasi Ford untuk Kendaraan Konvensional di Spanyol Ditunda
Anggota dari fraksi PAN itu meminta agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian BUMN mengambil tindakan segera.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
PERLU ada penguatan tata kelola dan audit rutin dalam pengelolaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar Danantara terhindar dari penyimpangan.
KETUA Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi meminta BPK melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga hibah.
Kemenkodigi memastikan audit sistem teknologi internal dilakukan dalam rangka bersih-bersih internal dari judi dalam jaringan alias judi online.
Strategi tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada 10 negara ASEAN bertujuan mengurangi defisit perdagangan AS melalui meningkatkan tarif impor.
TikTok Southeast Asia Growth Summit 2025 merupakan forum yang mempertemukan kreator dan publisher dari seluruh kawasan untuk berbagi wawasan seputar tren konten.
Tantangan terkini dalam rezim perdagangan seperti proteksionisme dan tarif timbal balik mengubah tren rantai pasokan dan meningkatkan ketidakpastian.
Indonesia dinilai harus mengambil tindakan dan mengantisipasi perang Thailand dan Kamboja. Sebab konflik kedua negara itu dapat memberi dampak bagi ekonomi dan keamanan di kawasan ASEAN.
JURU Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok siap berdialog dengan Kamboja perihal meningkatnya eskalasi di perbatasan.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved