Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH memastikan akan merilis Peraturan Pemerintah tentang Insentif Khusus untuk Kemudahan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan depan.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini.
"Tadi dibicarakan masalah insentif. Kemarin ada rancangan peraturan presiden tentang insentif yang diprakarsai Kementerian Investasi. Insya Allah dalam satu bulan ke depan kita ada satu percepatan untuk keluarnya rancangan insentif ini. Tapi nanti bentuknya peraturan pemerintah, bukan peraturan presiden," jelas Bambang.
Ia mengungkapkan beleid tersebut diterbitkan untuk menarik banyak investor sehingga bisa mengakselerasi proses pengembangan infrastruktur di IKN.
Baca juga: Menkeu: Subsidi Energi Rp502 Triliun Akan Habis dan Tidak Mencukupi
Sejauh ini, Bambang menyebut progres awal pemindahan ibu kota berjalan sesuai jadwal. Pekan depan, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono juga akan melakukan serangkaian penandatanganan kontrak kerja sama dengan sejumlah pelaku usaha.
"Kita harap, dengan adanya insentif, peluang-peluang investasi lain juga akan terbuka. Kita terbuka untuk berbagai macam investor baik besar dan kecil, termasuk UMKM juga," tuturnya.
Dengan terlibatnya berbagai elemen di dalam pembangunan, ia meyakini IKN nantinya tidak hanya menjadi sebuah kota baru, tetapi juga ekosistem yang modern dan layak huni.
"Kita tidak hanya melihat bangunan-bangunan yang megah dan bahasa yang bagus saja, tapi juga suasanya yang nanti orang bisa menikmati di IKN," tandasnya.(OL-4)
Pemerintahan Donald Trump pertimbangkan insentif besar untuk Iran, termasuk dana US$30 miliar untuk program nuklir sipil dan pelonggaran sanksi.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif.
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Ridho menjelaskan bahwa insentif dapat diberikan dalam bentuk penghapusan pajak kendaraan, potongan biaya parkir maupun prioritas akses di jalur tertentu.
PEMERINTAH dan DPR didorong untuk memberikan insentif nyata bagi pelaku usaha dan sopir angkutan online (daring). Setidaknya ada empat insentif yang diusulkan Oraski.
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved