Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran subsidi energi senilai Rp502 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan habis karena harga minyak dunia yang terus tinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan pada Selasa (23/8). Dalam rapat kerja tersebut membahas realisasi APBN 2021 dan gambaran pelaksanaan anggaran tahun ini.
Menteri Sri Mulyani mengatakan, tingginya harga minyak dunia menyebabkan pemerintah harus menaikan subsidi energi tahun ini mencapai 3 kali lipat, menjadi Rp502 triliun. Namun, dana besar tersebut ternyata belum cukup untuk menopang harga di masyarakat.
"Dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin melonjak, kita sampai harus menaikan subsidi dan kompensasi tahun ini mencapai 3 kali lipat yaitu Rp502 triliun," ujar Sri Mulyani.
Namun, menurut Sri Mulyani, dana besar tersebut ternyata belum cukup untuk menopang harga di masyarakat apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada 7 bulan terakhir ini.
Baca juga: Kadin Yakin Indonesia Bisa Hadapi Tantangan Ekonomi
"Rp.502 triliun tersebut akan habis dan belum mencukupi. Kita memperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada 7 bulan terakhir ini, maka Rp502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi," ujar Menteri Keuangan.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan tidak melakukan penyesuaian harga BBM dan listrik, serta tidak ada kenaikan harga minyak dari kenaikan BBM yang di atur pemerintah. Sedangkan, harga ICP didalam perekonomian global terus mengalami kenaikan.
"Inilah yang disebut Shock Absorber. APBN mengabsorber shock sangat besar yang berasal dari kenaikan BBM atau ICP yang terjadi secara global. Tentu tujuannya adalah agar pemulihan ekonomi masih bisa terjaga, daya beli rakyat masih bisa terlindungi dan penguatan dari proses pemulihan ekonomi masih bisa terjaga," pungkasnya. (OL-4)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved