Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran subsidi energi senilai Rp502 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan habis karena harga minyak dunia yang terus tinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan pada Selasa (23/8). Dalam rapat kerja tersebut membahas realisasi APBN 2021 dan gambaran pelaksanaan anggaran tahun ini.
Menteri Sri Mulyani mengatakan, tingginya harga minyak dunia menyebabkan pemerintah harus menaikan subsidi energi tahun ini mencapai 3 kali lipat, menjadi Rp502 triliun. Namun, dana besar tersebut ternyata belum cukup untuk menopang harga di masyarakat.
"Dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin melonjak, kita sampai harus menaikan subsidi dan kompensasi tahun ini mencapai 3 kali lipat yaitu Rp502 triliun," ujar Sri Mulyani.
Namun, menurut Sri Mulyani, dana besar tersebut ternyata belum cukup untuk menopang harga di masyarakat apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada 7 bulan terakhir ini.
Baca juga: Kadin Yakin Indonesia Bisa Hadapi Tantangan Ekonomi
"Rp.502 triliun tersebut akan habis dan belum mencukupi. Kita memperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada 7 bulan terakhir ini, maka Rp502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi," ujar Menteri Keuangan.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan tidak melakukan penyesuaian harga BBM dan listrik, serta tidak ada kenaikan harga minyak dari kenaikan BBM yang di atur pemerintah. Sedangkan, harga ICP didalam perekonomian global terus mengalami kenaikan.
"Inilah yang disebut Shock Absorber. APBN mengabsorber shock sangat besar yang berasal dari kenaikan BBM atau ICP yang terjadi secara global. Tentu tujuannya adalah agar pemulihan ekonomi masih bisa terjaga, daya beli rakyat masih bisa terlindungi dan penguatan dari proses pemulihan ekonomi masih bisa terjaga," pungkasnya. (OL-4)
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved