Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran subsidi energi senilai Rp502 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan habis karena harga minyak dunia yang terus tinggi.
Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan pada Selasa (23/8). Dalam rapat kerja tersebut membahas realisasi APBN 2021 dan gambaran pelaksanaan anggaran tahun ini.
Menteri Sri Mulyani mengatakan, tingginya harga minyak dunia menyebabkan pemerintah harus menaikan subsidi energi tahun ini mencapai 3 kali lipat, menjadi Rp502 triliun. Namun, dana besar tersebut ternyata belum cukup untuk menopang harga di masyarakat.
"Dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang semakin melonjak, kita sampai harus menaikan subsidi dan kompensasi tahun ini mencapai 3 kali lipat yaitu Rp502 triliun," ujar Sri Mulyani.
Namun, menurut Sri Mulyani, dana besar tersebut ternyata belum cukup untuk menopang harga di masyarakat apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada 7 bulan terakhir ini.
Baca juga: Kadin Yakin Indonesia Bisa Hadapi Tantangan Ekonomi
"Rp.502 triliun tersebut akan habis dan belum mencukupi. Kita memperkirakan apabila laju konsumsi seperti yang terjadi pada 7 bulan terakhir ini, maka Rp502 triliun akan habis dan masih akan ada tambahan lagi," ujar Menteri Keuangan.
Sri Mulyani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan tidak melakukan penyesuaian harga BBM dan listrik, serta tidak ada kenaikan harga minyak dari kenaikan BBM yang di atur pemerintah. Sedangkan, harga ICP didalam perekonomian global terus mengalami kenaikan.
"Inilah yang disebut Shock Absorber. APBN mengabsorber shock sangat besar yang berasal dari kenaikan BBM atau ICP yang terjadi secara global. Tentu tujuannya adalah agar pemulihan ekonomi masih bisa terjaga, daya beli rakyat masih bisa terlindungi dan penguatan dari proses pemulihan ekonomi masih bisa terjaga," pungkasnya. (OL-4)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved