Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, tingkat inflasi sebesar 4,94% (yoy) masih berada di posisi yang terkendali. Pasalnya, bila dibandingkan dengan negara yang setingkat (peers), kondisi Indonesia relatif jauh lebih baik.
"Dibandingkan dengan peers atau negara-negara yang se level Indonesia seperti Thailand yang telah mengalami inflasi 7,7%, India inflasinya 7%, dan Filipina di 6,1%, maka inflasi Indonesia yang 4,94% yoy masih relatif moderat," ujarnya dalam konferensi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (1/8).
Sri Mulyani menyampaikan, kenaikan inflasi di dalam negeri didorong dari sisi penawaran akibat kenaikan harga-harga komoditas dunia dan gangguan pasokan di dalam negeri.
Tingkat inflasi Juli 2022 tersebut tercatat lebih tinggi dari posisi Mei 2022 yang berada di level 4,35% (yoy). Bahkan, kondisi inflasi tersebut jauh lebih tinggi dibanding triwulan I 2022 yang berada di level 2,64% (yoy).
Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Upaya pengendalian juga dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah.
Baca juga: Viral Bansos Ditimbun, Menko PMK Akui Adanya Beras yang Rusak Karena Hujan
Lebih lanjut, kendati tingkat inflasi umum melejit, inflasi inti yang menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat masih berada dalam posisi yang stabil dan terkendali. "Inflasi inti tetap terjaga pada tingkat 2,86% yoy. Hal ini didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi Indonesia," jelas Sri Mulyani.
Dia juga menyampaikan, upaya pemerintah untuk meredam inflasi komponen administered price (harga yang diatur pemerintah) dinilai berhasil. Sebab, tingginya harga energi di tingkat dunia tidak tertransmisikan ke tingkat masyarakat.
"Ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah untuk mempertahankan harga jual energi di domestik melalui kenaikan subsidi listrik, BBM, dan elpiji yang dialokasikan oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN)," jelas Sri Mulyani.
Diketahui sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi Juli 2022 berada di level 4,94% (yoy). Tingkat inflasi itu sekaligus menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Saat itu inflasi tahunan mencapai 6,25% (yoy). (OL-4)
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved