Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku masih menunggu hasil penyelidikan tim dari kementeriannya untuk menindaklanjuti temuan berkarung-karung beras bantuan presiden (banpres) yang dikubur di Depok, Jawa Barat.
"Tim masih berproses di lapangan, dan sudah ada kepolisian RI dan Inspektorat Jenderal Kemensos juga," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8).
Baca juga: Rayakan HUT Ke-51, PT Asabri Komitmen Tingkatkan Layanan Kepada Peserta
Untuk saat ini, ia mengaku percaya dengan pernyataan yang disampaikan JNE sebagai pihak distributor beras banpres dari Perum Bulog kepada masyarakat.
Pasalnya, saat masa awal pelaksanaan pembagian bantuan tersebut, pernah ditemukan beras-beras rusak akibat kesalahan pengiriman.
"Kalau memang seperti yang dikatakan JNE, berarti itu memang beras yang rusak. Waktu itu memang terjadi kerusakan beras yang cukup banyak karena dalam pengangkutannya menggunakan bak terbuka dan kena hujan," jelasnya.
Kemenko PMK pun saat itu memutuskan untuk mengganti semua beras yang basah dengan yang baru untuk kemudian disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
"Semua beras yang kena hujan tidak boleh dibagikan, baik yang masih dalam keadaan baik maupun yang sudah rusak. Mungkin yang waktu itu tampaknya baik, besoknya rusak. Beras itu kan sensitif dengan air jadi hari itu juga harus diganti. Paling lambat dua hari setelah itu harus diganti," terang Muhadjir.
Ia pun memastikan bahwa pemerintah tidak menderita kerugian atas insiden beras rusak tersebut. Seluruh kerugian lanjut dia, ditanggung JNE sebagai transporter dan mungkin juga Bulog sebagai penyedia barang.
"Jadi yang bertanggung jawab adalah transporter, perusahaan-perusahaan yang terlibat,"tandasnya. (OL-6)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
MENTERI Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah sedang menggalakkan program ketahanan pangan, namun masih ada oknum mafia yang mencoba mempermainkan situasi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan bantuan pangan beras untuk periode Juni-Juli 2025 siap disalurkan kepada 18,3 juta penerima bantuan pangan (PBP).
Mentan menjamin bahwa stok pangan nasional tetap dalam kondisi aman. Selain itu, penyerapan gabah dari petani diperkirakan bisa mencapai 400 hingga 500 ribu ton pada bulan ini.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) resmi menembus 4 juta ton.
Pemerintah terus mencatat tonggak sejarah baru dalam pengelolaan cadangan pangan nasional. Berdasarkan data resmi Perum Bulog per 13 Mei 2025 pukul 11.03 WIB mencapai 3.701.006 ton.
Kementerian Pertanian (Kementan) mengeklaim produksi beras di Tanah Air akan melimpah. Klaim tersebut didasarkan pada laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved