Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengaku masih menunggu hasil penyelidikan tim dari kementeriannya untuk menindaklanjuti temuan berkarung-karung beras bantuan presiden (banpres) yang dikubur di Depok, Jawa Barat.
"Tim masih berproses di lapangan, dan sudah ada kepolisian RI dan Inspektorat Jenderal Kemensos juga," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8).
Baca juga: Rayakan HUT Ke-51, PT Asabri Komitmen Tingkatkan Layanan Kepada Peserta
Untuk saat ini, ia mengaku percaya dengan pernyataan yang disampaikan JNE sebagai pihak distributor beras banpres dari Perum Bulog kepada masyarakat.
Pasalnya, saat masa awal pelaksanaan pembagian bantuan tersebut, pernah ditemukan beras-beras rusak akibat kesalahan pengiriman.
"Kalau memang seperti yang dikatakan JNE, berarti itu memang beras yang rusak. Waktu itu memang terjadi kerusakan beras yang cukup banyak karena dalam pengangkutannya menggunakan bak terbuka dan kena hujan," jelasnya.
Kemenko PMK pun saat itu memutuskan untuk mengganti semua beras yang basah dengan yang baru untuk kemudian disalurkan kepada keluarga penerima manfaat.
"Semua beras yang kena hujan tidak boleh dibagikan, baik yang masih dalam keadaan baik maupun yang sudah rusak. Mungkin yang waktu itu tampaknya baik, besoknya rusak. Beras itu kan sensitif dengan air jadi hari itu juga harus diganti. Paling lambat dua hari setelah itu harus diganti," terang Muhadjir.
Ia pun memastikan bahwa pemerintah tidak menderita kerugian atas insiden beras rusak tersebut. Seluruh kerugian lanjut dia, ditanggung JNE sebagai transporter dan mungkin juga Bulog sebagai penyedia barang.
"Jadi yang bertanggung jawab adalah transporter, perusahaan-perusahaan yang terlibat,"tandasnya. (OL-6)
Beras yang rusak karena terkena hujan itu disimpan di gudang JNE sejak Mei 2020. Namun, baru dikubur pada November 2021 atau disimpan selama 1,5 tahun.
Pemusnahan/penimbunan bansos yang tidak layak konsumsi harus mengumumkannya ke publik.
Kemensos mengklaim bantuan dari pihaknya memiliki stiker khusus yakni bantuan presiden melalui Kemensos
"Besok kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda,"
Dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, Bulog menekankan ada prosedur standar yang harus dilakukan. Tujuannya, memastikan proses quality control berjalan dengan baik.
"Didapat keterangan bahwa jumlah beras diperkirakan kurang lebih 1 ton yang kondisinya pada saat ditimbun sudah tidak layak konsumsi karena beras rusak dalam perjalanan menuju KPM,"
Setelah ada keputusan, pemerintah akan memberikan waktu transisi untuk penyesuaian sehingga tidak serta merta langsung diterapkan.
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved