Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ASOSIASI pengembang Developer Properti Indonesia (Deprindo) mendorong semua pemangku kepentingan pembangunan perumahan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN dapat membuat kebijakan yang mempermudah pembangunan perumahan bagi masyarakat. Dengan begitu akan semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah layak.
Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV Deprindo pada 23-24 Juli 2022 lalu di Jakarta. Ada sejumlah rekomendasi lain yang juga disepakati peserta Munas sebagai bagian dari upaya asosiasi tersebut menghadapi tantangan yang akan dihadapi semakin berat ke depannya.
Ketua Dewan Pembina Deprindo terpilih, Asriman Akhiruddin Tanjung, mengingatkan agar setiap anggota Deprindo tetap menjaga semangat dan fokus dalam menjalankan bisnis properti, karena tantangan yang akan dihadapi semakin berat ke depannya.
“Tantangan tersebut di antaranya belum lancarnya pelayanan pemerintah terkait perizinan bangunan yang disebabkan oleh petugas dan infrastruktur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum berjalan dengan baik,” ujar Asriman.
Tantangan selanjutnya, sambungnya, ialah belum tuntasnya pandemi Covid-19 sehingga sehingga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, kondisi global juga tidak bisa dipandang sebelah mata sebagai imbas perang Rusia-Ukraina.
"Jika perang berkepanjangan, akan semakin banyak negara yang naik tingkat inflasinya dan itu akan menjalar ke Indonesia," terangnya.
Karena itu selain rekomendasi yang ditujukan untuk pihak eksternal (stakeholder), ada juga rekomendasi yang diarahkan untuk internal. Pertama, Deprindo perlu menerapkan digitalisasi data dan informasi tentang keanggotaan, regulasi dan perkembangan bisnis properti di Tanah Air, sehingga mudah diakses oleh seluruh anggota.
Kedua, Deprindo perlu berpartisipasi aktif dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat. Ketiga, Deprindo perlu berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan stakeholder bisnis properti lainnya dalam setiap pembuatan kebijakan dan regulasi.
Adapun agenda utama dari Munas Deprindo kali ini ialah untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina periode 2022-2025. Dalam pemilihan tersebut, secara aklamasi terpilih Aditya Prabowo sebagai Ketua Umum dan Asriman Akhiruddin Tanjung sebagai Ketua Dewan Pembina.
Aditya Prabowo dalam sambutannya menekankan pentingnya anggota menjalin kekompakan dan saling membantu antar anggota. “Sehingga program-program yang dicanangkan oleh Ketua Umum dapat terlaksana dengan baik,” tegasnya. (RO/X-12)
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
PASAR modal sedang mencermati fenomena backdoor listing, yakni proses masuknya entitas baru melalui akuisisi perusahaan tercatat tanpa IPO.
MENJAWAB tren interior bergaya kontemporer dan heritage, Idemu memperkenalkan Amarta, koleksi interior yang terinspirasi kekayaan tradisional dan budaya lokal.
Hal lain yang menurutnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam negeri membeli properti adalah pemberian kebebasan dari pengembang.
Fahri memastikan dana yang pembangunan 1 juta unit tersebut ada dan banyak karena ada unsur bisnis bahkan saat mendaftar dan mengantre sehingga pola keuangannya akan sangat banyak.
Konsep hunian hijau kembali mencuri perhatian dunia internasional,FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2025, yang digelar pada Juni lalu di Lagos, Nigeria.
Aksi massa di proyek properti dinilai ganggu iklim investasi dan stabilitas sektor. Kepastian hukum jadi sorotan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved