Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Ryan Rizaldi menyampaikan bahwa Central Bank Digital Currency (CBDC) akan dihadirkan untuk menambah jenis transaksi keuangan.
Kehadiran mata uang digital tersebut bukan untuk menghilangkan ragam transaksi keuangan yang ada. "Ini bukan menghilangkan, atau menggantikan, tapi menambah (jenis transaksi) yang sudah ada," ujarnya, Selasa (12/7).
Mekanisme mengenai penerbitan, pendistribusian, hingga penggunaan CBDC saat ini masih ditelaah. Ryan mengungkapkan hal tersebut juga dilakukan oleh seluruh bank sentral di dunia.
Baca juga: BI: CBDC Harus Perkuat Stabilitas Ekonomi dan Moneter
Dalam forum G20, tiap negara bank sentral anggota memiliki fokus yang sama, yakni mencari cara agar kehadiran CBDC tidak bertentangan dengan fungsi bank sentral. Penerbitan CBDC juga bakal diupayakan tidak mengganggu stabilitas ekonomi, moneter, maupun keuangan tiap negara.
Sementara ini, BI berencana mengeluarkan white paper mengenai CBDC di akhir 2022. Setelah itu, dirilis dan mendapatkan respons, kemudian BI akan mengeluarkan consultative paper.
Baca juga: Presidensi G20, Menkeu: Harus Ada Kesepakatan untuk Hadapi Tantangan Global
"Baru setelahnya kita lakukan uji coba. Ini masih jauh. Bahkan untuk uji coba, biasanya memakan waktu," imbuh Ryan.
BI bersama dengan Bank of International Settlements (BIS) Innovation Hub menggelar ajang Techsprint Initiative 2022. Gelaran itu diikuti oleh 100 finalis dari 15 negara, yang merupakan korporasi global sampai perusahaan teknologi keuangan.
Kompetisi internasional ini menjadi ajang untuk mengembangkan solusi mutakhir berbasis teknologi berkesinambungan. Untuk menambah wawasan eksperimen, para finalis dilibatkan dalam CBDC masterclass yang Diselenggarakan oleh BIS Innovation Hub.(OL-11)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
RAPAT Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah
Selain faktor suku bunga, Deni menilai bahwa kondisi neraca pembayaran pemerintah juga turut memberikan tekanan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkap pelemahan rupiah dipicu tekanan global dan domestik, dengan modal asing keluar Rp25,1 triliun pada Januari 2026.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Sejumlah ekonom memproyeksikan Bank Indonesia akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% pada pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Januari 2026, Rabu (21/1) siang ini.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved