Optimalisasi Potensi Ekonomi Digital Indonesia

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perusahaan rintisan (start up) untuk mengembangkan kemampuan penerapan teknologi digital. Namun ia berharap segala operasionalisasi perusahaan dilakukan di Tanah Air.

"Jangan sampai digitalisasi yang dilakukan Indonesia masih menggunakan back office di Bengalor India. Ini kita meminta para startup, unikorn, dekakorn, memindahkan back office mereka," ujarnya dalam Side Event G20 Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 bertema Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusive Ecosystem for Accelerated Recovery, Senin (11/7).

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar cakap digital. Hal ini dinilai penting lantaran pertumbuhan ekonomi digital bergantung pada kualitas manusia yang mengoperasikannya.

Apalagi, ekonomi dan keuangan digital Indonesia dinilai cukup potensial oleh sejumlah negara dan lembaga internasional. Pemerintah, kata Airlangga, menginginkan agar potensi itu bisa dimanfaatkan oleh anak bangsa, alih-alih oleh bangsa lain.

Dukungan pengembangan ekonomi digital telah terlihat dari komitmen yang disampaikan perusahaan teknologi International Business Machine (IBM). Perusahaan asal Amerika Serikat itu berkomitmen untuk berinvestasi dengan mendirikan Hybrid Cloud Academy di Nongsa, Batam.

"Ini khusus untuk mendorong data center dengan cloud, dan di Nongsa itu terkomitmen sekitar 500 megawatt data, 200 mau groundbreaking. Ada tiga cloud di Nongsa, IKN, dan Jakarta," kata Airlangga.

Komitmen tersebut diyakini sebagai awal kemajuan perkembangan ekonomi digital nasional. Karenanya, penyiapan SDM yang mumpuni di dalam ekosistem tersebut menjadi hal yang tak bisa dikompromi. Dalam 15 tahun ke depan, diperkirakan bakal tersedia 9 juta lapangan kerja di sektor digital.

"Dengan demikian, selain fiber optik, data center, kita butuh juga pendidikan. Kita butuh 600 ribu digital talent setiap tahun, di mana 9 juta untuk 15 tahun. Jadi SDM ini penting, jangan sampai market kita besar, tapi yang memanfaatkan adalah ekspatriat, non Indonesia," pungkas Ketua Umum Partai Golkar itu. (OL-8)