Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyoroti semakin melambungnya harga pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia.
Akmal menyebut, persoalan naiknya harga pangan ini bukan saja persoalan Kementerian Pertanian semata. Ia juga mengisyaratkan agar semua pihak dari berbagai elemen pemerintah untuk segera memberi perhatian serius.
“Persoalan harga pangan ini sudah menjadi persoalan multidimensi yang mesti melibatkan seluruh elemen pemerintah dalam menyelesaikannya," katanya.
"Tidak saja persoalan produksi, hampir seluruh faktor eksternal dan internal negara kita telah memberi kontribusi kenaikan harga pangan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat karena daya beli mereka semakin menurun,” tutur Akmal dalam keterangan pers Kamis (8/7/2022).
Baca juga: Komisi IV DPR Minta Pemerintah Tindak Pelanggar Perizinan Kawasan Hutan
Legislator asal daerah pemiilihan (dapil) Sulawesi Selatan II ini mengingatkan, bahwa harga pangan yang tinggi terus menerus bila dibiarkan akan berdampak efek domino yang beruntut mempengaruhi sektor lain.
Bahkan Kementerian Keuangan pun sudah memahami bahwa ada ancaman inflasi akibat meningkatnya harga pangan.
“Karena sensitifnya harga pangan terhadap inflasi, stok cadangan pangan mesti menjadi kebijakan pemerintah dalam mengelola manajemen krisis. Jangan sampai salah langkah mengelola stok, karena mengelola produksi kita masih kewalahan," jelasnya.
"Manajemen stok mesti baik, dan peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng masih dapat dilakukan karena komoditas ini potensial untuk meningkat jumlah produksinya,” ingat Akmal.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, meskipun Indonesia memiliki pasokan pangan yang relatif aman, dengan ditunjukkan tiga tahun terakhir produksi beras sesuai harapan.
Namun pada kenyataannya, hampir semua komoditas naik terutama sembilan bahan pokok seperti daging sapi, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.
“Di masa yang akan datang, pemerintah mesti dapat meningkatkan kemampuan petani kita dengan alat, modal hingga produk bibit, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing baik secara harga maupun kualitas," tuturnya.
"Produksi pangan di mana di dalamnya ada pertanian, perikanan, peternakan mesti menjadi leading sektor terhadap pengendalian pangan termasuk tata niaganya. Selama ini sering bertabrakan antara kementerian teknis dan regulator sehingga tidak ada titik temu dalam menangani persoalan pangan,” tutup Akmal. (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Blue bites adalah bentuk konkret dari konsep blue food, yaitu pangan yang berasal dari ekosistem perairan, laut, pesisir, sungai, dan danau—seperti ikan, rumput laut, moluska, dan krustasea.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
PEMERINTAH Indonesia tengah memacu transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor pangan dan energi domestik.
Holding Perkebunan Nusantara PTPN III mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui partisipasi aktif dalam program Gerakan Pangan Murah.
Diduga Langgar Mutu, Pemprov DKI Sebut Beras Subsidi Food Station Sudah Diuji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved