Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Ketua komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan tujuan pihaknya melakukan kunjungan kerja spesifik kali ini, khusus ke Kabupaten Lombok Tengah dalam upaya mendorong pemerintah pusat dalam hal ini PUPR untuk segera dapat melakukan pembangunan bendungan mujur tepat waktu.
"Ada beberapa tahapan tahapan dalam proses pembangunan ini, saat ini pemerintah pusat sudah melakukan proses 'Land Acquisiting Resettlement Action Plan' (LARAP) dan desain yang sudah ada di tahun 2015 yang lalu tinggal dilakukan review yang Insya Allah akan menjadi dasar dalam proses penganggaran kedepannya." Kata Andi Aras usai pertemuan dengan Bupati lombok tengah beserta jajaran kementerian PUPR, NTB, Kamis, (30/6).
Keberadaan bendungan menjadi sangat penting tidak saja untuk mendukung sektor pertanian tetapi juga pasokan air bersih untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Akan tetapi pembangunan bendungan yang berada dilombok tengah masih terkendala lahan meski proyek tersebut sudah direncanakan beberapa tahun lalu.
"Dari persoalan pembebasan lahan tadi ada beberapa, ada satu desa lagi yang sementara ini masih dilakukan tahap mediasi, kita tinggal mengharapkan bahwa permasalahan permasalahan sosial yang selama ini timbul dari pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Lombok tengah sudah menyatakan komitmennya untuk dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan sosial dalam arti pembebasan lahan," urai Andi Aras.
Baca juga: Puan: Tjahjo Sosok Menteri yang Sederhana
Proses pembangunan bendungan itu memakan waktu paling tidak 3 tahun sampai 5 tahun, lanjut Andi Aras menerangkan, berharap bahwa proses pembangunan itu dimulai dan waktu tunggunya tidak lama lagi.
Jika lancar proses penganggaran akan bisa terlaksana di tahun paling cepat di tahun 2023 dan ditahun 2024 sudah mulai pembangunan tahap awal minimal di wilayah tapak bendungannya.
"Harapan kita juga bendungan mujur ini bisa masuk kedalam program strategis nasional, Kami disini hadir dilombok ini sudah melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lombok tentu sudah menjadi komitmen besar kami untuk mempercepat pembangunan pekerjaan bendungan mujur ini bisa dilaksanakan," pungkasnya. (RO/OL-09)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Menara jembatan atau cable stayed Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur, menjadi yang terpanjang kedua setelah Jembatan Suramadu di Selat Madura.
Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan September ke Ibu Kota Nusantara masih akan sesuai jadwal sesuai kesiapan hunian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku untuk pemenuhan kebutuhan air minum di IKN.
World Water Forum atau Forum Air Dunia ke-10 baru saja selesai diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18 – 25 Mei 2024.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved