Larangan Ekspor Batu Bara Diprotes Negara Lain, Jokowi Mengaku Ditelpon 5 Kepala Pemerintahan

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada lima orang kepala pemerintahan yang menelepon agar Indonesia kembali membuka keran ekspor batu bara pada Januari 2022.

"Waktu bulan Januari kita setop batu bara ada 5 presiden, perdana menteri yang telepon ke saya, (mengatakan) 'Presiden Jokowi mohon kita dikirim batu baranya segera, secepatnya, kalau ndak ini mati kita. Listrik kita mati, industri kita mati'," kata Presiden Jokowi, di Sekolah Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, hari ini.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II 2021 PDIP. Pemerintah Indonesia melarang ekspor batu bara sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kebijakan itu mendatangkan protes dari sejumlah negara pengimpor, setidaknya dari Jepang dan Korea Selatan.

"Kita menjadi tahu kekuatan kita itu ada di mana. Waktu kita setop ekspor minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri dulu, batu bara juga untuk kebutuhan dalam negeri lebih dulu. Ada dua presiden dan perdana menteri telepon saya juga, 'Pak kalau bapak dalam dua hari ini tidak kirim (minyak goreng), kami akan terjadi gejolak sosial politik di negara saya. Tolong bisa dikirimkan'," cerita Presiden.

Presiden Jokowi sebelumnya juga melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunannya pada 28 April hingga 24 Mei 2022.

"Saya cek, ada stok kira kira 3 juta ton kemudian permintaannya 200 ribu ton, ya sudah dikirim saja, 120 ribu ton, ya sudah dikirim," kata Presiden.

Dengan melihat reaksi kepala-kepala pemerintahan tersebut, Jokowi menyebut Indonesia punya kekuatan besar di bidang batu bara, CPO, nikel, dan sumber daya alam lainnya.

Baca juga: Mentan SYL: Selamat Ulang Tahun Presiden Jokowi

"Tapi tidak bisa kita terus-teruskan yang namanya ekspor itu dalam bahan mentah, itu setop. Harus mulai berani setop ekspor bahan mentah kemudian kita buat barang jadi ada industrialisasi, hilirisasi di situ, itulah sebetulnya kekuatan besar kita, sehingga nilai tambah itu di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri," ujar Presiden.

Belum lagi tambahan pendapatan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea ekspor, bea keluar, dan lainnya.

"Itulah yang sering saya hitung-hitung dan juga dihitung oleh lembaga-lembaga internasional bahwa kalau kita bisa membuka gerbang masuk kepada 'income per capita' lebih dari 11 ribu dolar AS, moga-moga sudah bisa ke sana 2030, artinya gerbang itu sudah bisa kita buka," kata Presiden lagi.

Presiden Jokowi pun menyebut untuk mencapai kenaikan pendapatan per kapita dibutuhkan kesiapan infrastruktur, pembangunan SDM dan hilirisasi industri dalam negeri.

"Arahnya harus ke depan harus ke sana dan kita sekarang ini memiliki kemampuan itu. Sudah kita coba nikel setop, tahun ini kita akan setop lagi bauksit, semua dikerjakan di dalam negeri dan hitung-hitungan kita di 2045 kalau ada konsistensi kepemimpinan dengan keberanian menyetop barang-barang mentah sampai tahun itu, insya Allah kita berada di angka 21 ribu - 27 ribu dolar AS income per capita kita. Betul-betul kita berada pada posisi negara maju, tapi tantangannya sekali lagi tidak mudah terutama pembangunan SDM," ujar Presiden pula. (OL-4)