Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram dan listrik.
Kebijakan tersebut akan tetap diterapkan demi menjaga daya beli masyarakat di level terbawah. Apalagi, di tengah ancaman krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi global.
Baca juga: Presiden Murka Terhadap Bulog, Ungkap Stok Beras Busuk dan Rusak
"Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberi subsidi kepada masyarakat bawah," tegas Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Senin (20/6).
"Baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang harus terus kita jaga," imbuhnya.
Sebagai gantinya, Kepala Negara meminta seluruh kementerian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah untuk menghapus semua belanja barang dan jasa yang tidak penting.
Baca juga: ESDM: belum Ada Kenaikan Tarif Listrik di Mal dan Industri
Menurut Jokowi, dengan penghematan anggaran sebesar-besarnya, pemerintah dapat memiliki kelonggaran fiskal.
"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, mana kebocoran yang bisa dicegah, semua harus dilakukan di posisi seperti sekarang ini," tandas Presiden.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Dengan kondisi yang ada, pemerintah harus lebih prudent dalam mengelola fiskal dan menerapkan prinsip spending better.
APBN per Mei 2025 tercatat mengalami defisit Rp21 triliun, atau 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun, setara 0,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Mei 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved