Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram dan listrik.
Kebijakan tersebut akan tetap diterapkan demi menjaga daya beli masyarakat di level terbawah. Apalagi, di tengah ancaman krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi global.
Baca juga: Presiden Murka Terhadap Bulog, Ungkap Stok Beras Busuk dan Rusak
"Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberi subsidi kepada masyarakat bawah," tegas Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Senin (20/6).
"Baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang harus terus kita jaga," imbuhnya.
Sebagai gantinya, Kepala Negara meminta seluruh kementerian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah untuk menghapus semua belanja barang dan jasa yang tidak penting.
Baca juga: ESDM: belum Ada Kenaikan Tarif Listrik di Mal dan Industri
Menurut Jokowi, dengan penghematan anggaran sebesar-besarnya, pemerintah dapat memiliki kelonggaran fiskal.
"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, mana kebocoran yang bisa dicegah, semua harus dilakukan di posisi seperti sekarang ini," tandas Presiden.(OL-11)

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved