Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah tidak akan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG 3 kilogram dan listrik.
Kebijakan tersebut akan tetap diterapkan demi menjaga daya beli masyarakat di level terbawah. Apalagi, di tengah ancaman krisis pangan dan ketidakpastian ekonomi global.
Baca juga: Presiden Murka Terhadap Bulog, Ungkap Stok Beras Busuk dan Rusak
"Walaupun beban fiskal kita berat, pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memberi subsidi kepada masyarakat bawah," tegas Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Merdeka, Senin (20/6).
"Baik yang berkaitan dengan BBM, terutama solar, yang berkaitan dengan gas dan listrik. Ini yang harus terus kita jaga," imbuhnya.
Sebagai gantinya, Kepala Negara meminta seluruh kementerian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah untuk menghapus semua belanja barang dan jasa yang tidak penting.
Baca juga: ESDM: belum Ada Kenaikan Tarif Listrik di Mal dan Industri
Menurut Jokowi, dengan penghematan anggaran sebesar-besarnya, pemerintah dapat memiliki kelonggaran fiskal.
"Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, mana kebocoran yang bisa dicegah, semua harus dilakukan di posisi seperti sekarang ini," tandas Presiden.(OL-11)
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved