Erick Ungkap Rahasia Tahan Harga Pertalite, Kucuran Subsidi Sampai Rp200 Triliun

PEMERINTAH memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat perang di Ukraina.

Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan, keputusan tersebut karena pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM tersebut hingga ratusan triliun rupiah.

"Pemerintah membantu rakyat hampir Rp200 triliun lebih, makanya kemarin harga BBM Pertalite tidak naik," ungkapnya dalam siaran pers, Jumat (10/6).

Namun, untuk BBM jenis pertamax diputuskan naik per April 2022 dengan harga Rp12.500 per liter. Hal ini, ungkap Erick, karena mayoritas pengguna pertamax merupakan orang mampu.

"Tapi, ini tidak dengan pertamax untuk yang mampu. Itu pun di lapangan masih banyak ditemukan mobil yang mestinya tidak boleh (beli) Pertalite, malah masih mengisi," lanjut Erick.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah memperoleh persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menambah belanja Rp393 triliun, yang mana Rp350 triliun akan dialokasikan untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Baca juga : Kemenkeu Tunggu Hasil PKPU Untuk Cairkan PMN ke Garuda Indonesia

Penambahan tersebut diupayakan pemerintah agar harga bahan bakar minyak hingga listrik tidak naik di tengah disrupsi global.

"Penambahan ini juga tujuannya agar pertalite, solar minyak tanah, elpiji 3 kg bisa tetap dijaga harganya," ungkap Srimul, sapaan akrab Sri Mulyani di Komplek Senayan, Jakarta, Jumat (20/5).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengatakan dalam rilisnya, saat ini penambahan anggaran subsidi BBM untuk menahan kenaikan harga Pertalite sudah sangat tepat dalam menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.

Namun, secara jangka panjang pemerintah tetap harus mencari cara untuk menekan anggaran subsidi, agar tidak membebani APBN.

Fahmy berpendapat, subsidi yang diberikan untuk pertalite banyak yang tidak tepat sasaran, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat mampu. Untuk itu, pembatasan bisa dilakukan, di antaranya pertalite hanya untuk kendaraan roda dua. (OL-7)