Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Meirijal Nur mengatakan, untuk mencairkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun, pihaknya masih akan menunggu perkembangan hasil proses restrukturisasi utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Sebagaimana diketahui Pengadilan Negeri Jakarta direncanakan mengumumkan putusan PKPU Garuda pada 20 Juni 2022. Emiten berkode GIAA ini sebelumnya telah mengajukan penangguhan jadwal PKPU hingga dua kali untuk menyelesaikan renegosiasi dengan para krediturnya.
"Kami tunggu bagaimana putusan PKPU apakah disetujui (atau tidak). Apabila disetujui prosposal restrukturisasi yang diajukan PT Garuda, maka pemerintah akan mencoba melihat apa yang bisa diberikan pemerintah untuk membantu menyelamatkan Garuda Indonesia," ungkapnya dalam acara Bincang Bareng DJKN bertajuk Investasi Pemerintah untuk Dana Pendidikan secara virtual, Jumat (10/6).
Meski demikian, Meirijal belum dapat memastikan kapan PMN kepada Garuda Indonesia akan dicairkan meskipun jika nanti hasil PKPU restrukturisasi Garuda Indonesia disetujui.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI sudah menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun dari pemerintah untuk Garuda Indonesia di tahun ini. Namun DPR RI memberikan syarat PMN baru dapat dicairkan apabila Garuda telah mencapai kesepakatan damai dengan kreditur dalam PKPU.
Baca juga : Citilink Buka Rute Internasional Baru, Terbang ke Penang dan Dili
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, Garuda Indonesia berencana untuk melaksanakan right issue sebagai salah satu sumber pendanaan, apabila prospek PKPU telah mencapai perdamaaian dan homologasi,
Rencana rights issue tersebut ada dua tahapan, pertama rights issue dari pemerintah melalui PMN dengan nominal Rp7,5 triliun yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi pembiayaan operasional dan pendanaan restrukturisasi selama 2022-2023. Alhasil porsi kepemilikan pemerintah naik dari 60,54% menjadi 65%.
Kemudian, tahap kedua pendanaan dari mitra strategis sehingga kepemilikan pemerintah menjadi 51%.
“Right isu kedua pada kuartal IV awal untuk tambahan pendanaan dari investor strategis. Sebagaimana diketahui, keputusan Rapat Kerja (Panja) Garuda terakhir, kami akan batasi bahwa porsi pemerintah tetap di 51% dari total kepemilikan saham di Garuda," pungkas Tiko. (OL-7)
AKPI meningkatkan kapasitas dan memperbarui wawasan dalam menghadapi dinamika perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU
Permohonan PKPU tersebut muncul akibat gagal bayarnya PT. Bandung Daya Sentosa terhadap supplier-nya yaitu PT Triboga Pangan Raya senilai Rp23,1 miliar.
PENELITI Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal mendukung sikap KPUD Kendal yang menolak pendaftaran Dico M Ganinduto-Ali Nurudin.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10/2024 mengenai pencalonan kepala daerah lebih cepat disosialisasikan.
Anggota Komisi II, Mardani Ali Sera, menilai aturan baru ini akan membuat Pilkada 2024 lebih demokratis dan transparan.
IMF mengumumkan kesepakatan awal dengan pemerintah Argentina dalam peninjauan pertama program pinjaman senilai US$20 miliar.
Pada Minggu (13/7), Bruno Mars membuat penampilan kejutan di konser Blackpink di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat (AS), membawakan lagu kolaborasinya dengan Rose, APT.
RUU anggaran yang dibahas senat AS diperkirakan menyebabkan hampir 12 juta warga kehilangan asuransi kesehatan dan menambah utang negara US$3,3 triliun.
Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 sebesar US$431,5 miliar atau sekitar Rp7.042 triliun.
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengungkapkan rumah tangga Indonesia semakin tertekan.
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved