Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mendukung penuh optimalisasi subsidi Pemerintah oleh Pertamina melalui pengoperasian Lembaga Penyalur Program BBM Satu Harga dan Program One Village One Outlet (OVOO).
Menurut Sugeng, program tersebut merupakan implementasi perlindungan negara kepada rakyat melalui penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) subsidi.
“BBM dan LPG subsidi menunjukkan negara hadir untuk rakyat dan mewujudkan energi berkeadilan. Untuk itu, kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pertamina, termasuk memastikan keberlanjutan Program BBM Satu Harga dan OVOO,” kata Sugeng di Jakarta, Jumat (3/6)..
Menurut Sugeng, Program BBM 1 Harga dan OVOO merupakan upaya Pemerintah dan Pertamina agar BBM dan LPG subsidi sampai ke seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke hingga pelosok.
Baca juga: Pertamina Sediakan Renewable Diesel untuk Charging Kendaraan Formula E
Dengan program tersebut, masyarakat bisa menikmati BBM dan LPG dengan harga yang sama dengan saudara-saudara mereka di Pulau Jawa.
“Itu peran strategis negara melalui BUMN dan DPR selalu mendukung yang terbaik bagi rakyat,” lanjut Sugeng.
Sugeng menambahkan, melalui Program BBM 1 Harga dan OVOO, Pertamina terus memperluas infrastruktur penyaluran BBM dan LPG Subsidi hingga ke seluruh pedesaan. “Program ini juga akan meningkatkan keterjangkauan BBM dan LPG subsidi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” kata dia.
Dalam kaitan itu pula, imbuh Sugeng, Komisi VII DPR akan mengawasi program tersebut. “Sesuai fungsi pengawasan, Komisi VII juga akan terus mengawasi penyaluran BBM dan LPG Subsidi tepat sasaran,” kata dia.
DPR sendiri, lanjut Sugeng, menyadari bahwa saat ini Pemerintah mengalami beban sangat berat. Terutama di tengah kondisi geopolitik saat ini yang berimbas pada harga minyak dunia.
Kondisi terbaru misalnya, Eropa bahkan melarang impor minyak dari Rusia, sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina.
Larangan tersebut, kembali membuat harga minyak mentah ikut melambung. Dan saat ini, harga jenis Brent berada pada level USD116,29 per barel atau naik 69 sen atau 0,6 persen. Sementara jenis West Texas Intermediate AS naik 59 sen atau 0,5 persen menjadi USD 115,26.
“DPR telah menyetujui penambahan subsidi anggaran energi. Karena ini menjadi bagian penting bagi rakyat,” lanjut Sugeng.
Program BBM 1 Harga, yang sudah diterapkan sejak 2017 sebagai arahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, Program BBM 1 Harga tersebar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di 112 kabupaten di Indonesia sebanyak 328 lembaga penyalur.
Pada 2022 Pemerintah menargetkan 92 titik BBM 1 Harga dan progres pembangunan saat ini telah berhasil dituntaskan sebanyak tujuh titik tersebar di Kalimantan Barat (dua titik), Kalimantan Tengah (satu titik), Sulawesi Utara (satu titik) dan Kepulauan Maluku (tiga titik).
Selain itu, sebanyak 65 titik BBM 1 Harga tengah dalam proses pembangunan dan perizinan pemerintah daerah.
Adapun untuk OVOO, Pertamina telah mengembangkan 217.687 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di 61.801 desa. Melalui OVOO, Pertamina akan memastikan LPG Subsidi dapat dinikmati masyarakat kecil di pedesaan. (RO/OL-09)
Pertamina tambah 69.440 tabung LPG 3 kg di Banyumas Raya jelang Ramadan 1447 H. Cek rincian kuota per kabupaten dan harga HET resmi Rp18.000 di sini.
Jelang Ramadan 2026, Pertamina tambah 1,1 juta tabung LPG 3 kg di Jateng & DIY. Simak rincian kuota dan harga HET resmi di pangkalan.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Komisi VI memberikan apresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespons bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra yang terjadi pada jelang akhir tahun lalu.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved