Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
INVESTASI bakal menjadi pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023. Hal tersebut tak terlepas dari perkiraan masih tingginya sejumlah harga komoditas dunia dan terakselerasinya perekonomian Tanah Air.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR mengenai Asumsi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)RAPBN 2023 pada Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021 – 2022, Selasa (31/5).
Pemerintah, kata dia, berpandangan bahwa prospek pemulihan ekonomi di tahun depan akan terus menguat dari sisi domestik.
"Berkaca pada efek periode terjadinya commodity boom pada 2011 dan 2012, investasi akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dengan memanfaatkan harga komoditas yang tinggi, serta akselerasi transformasi ekonomi," ujar Sri Mulyani.
Penguatan diperkirakan juga akan terjadi pada investasi publik. Keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan investasi sekaligus menciptakan stimulasi aktivitas investor swasta.
Selain itu, membaiknya fungsi intermediasi keuangan yang ditandai dengan membaiknya pertumbuhan kredit perbankan juga dinilai akan memacu aktivitas investasi. Hal ini juga akan disertai dengan prakiraan dinamika positif di pasar modal.
Sri Mulyani mengatakan, dorongan konsumsi masyarakat turut memacu penguatan pemulihan ekonomi tahun depan. Pasalnya pola konsumsi masyarakat saat ini berangsur pulih dan mendekati level normal.
"Jenis konsumsi yang sempat tertekan pada masa pandemi seperti konsumsi pakaian, sepatu, maupun terkait leissure seperti pariwisata dan kunjungan ke pusat rekreasi mulai pulih dan diperkirakan terus meningkat pada tahun ini dan tahun depan," urainya.
Kendati demikian, pandangan pemerintah juga serupa dengan DPR menyoal sejumlah potensi risiko yang bakal mengancam pemulihan. Apalagi International Monetary Fund (IMF) telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 menjadi 3,6%.
Baca juga: LPS Perkirakan Pertumbuhan Triwulan II Capai 5,3%
Pemangkasan proyeksi itu utamanya diakibatkan oleh konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang menambah risiko ketidakpastian dan diperkirakan berdampak pada perdagangan global.
Kemudian pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed) serta sejumlah bank sentral Eropa dinilai akan memunculkan gejolak di pasar keuangan global. Akibatnya, kata Sri Mulyani, beban utang sejumlah negara berkembang akan meningkat, termasuk Indonesia.
Karenanya, lanjut perempuan yang karib disapa Ani itu menyampaikan, pemerintah membuat asumsi pertumbuhan ekonomi 2023 cukup lebar.
"Rentang asumsi pertumbuhan yang cukup lebar mencerminkan faktor ketidakpastian yang tinggi tersebut serta dinamika perekonomian global. Menghadapi hal ini, APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen shock absorber mana kala guncangan terjadi," jelasnya.
"Dinamika dan prospek ekonomi global tentu saja berdampak pada sektor eksternal Indonesia untuk 2023. Kinerja ekspor yang selama ini masih sangat kuat diperkirakan masih bertahan. Meski pun demikian, dengan menguatnya ekonomi kita permintaan impor terutama untuk bahan baku dan barang modal juga akan meningkat," sambung Ani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, neraca jasa juga diperkirakan akan mengalami tekanan sejalan dengan meningkatnya perjalanan dari masyarakat Indonesia untuk pergi ke luar negeri, terutama kelompok menengah kaya. Hal ini berpotensi menekan transaksi berjalan nasional.
Oleh karena itu, pemerintah tetap mewaspadai potensi tekanan pada eksternal balance di 2023. Karena hal itu dinilai akan berdampak pada beberapa indikator asumsi APBN yaitu nilai tukar, yield Surat Berharga Negara (SBN), dan inflasi.
"Akselerasi transformasi ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dan inklusif pada kinerja pertumbuhan kita. Hal ini ditempuh dengan mendorong implementasi agenda reformasi struktural, terutama di bidang kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan regulasi dan birokrasi," kata Ani.
"Mempertimbangkan potensi ekonomi domestik yang masih tinggi dan langkah-langkah antisipatif terhadap risiko global, pemerintah melihat bahwa cukup realistis bahwa perekonomian Indonesia 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,3%-5,9%," lanjutnya.
Diketahui sebelumnya, pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% hingga 5,9% dalam KEM-PPKF RAPBN 2023. Sementara inflasi ditargetkan berada di kisaran 2% hingga 4%; nilai tukar rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per dolar AS; tingkat suku bunga SBN tenor 10 tahun 7,34% hingga 9,16%; harga minyak mentah Indonesia US$80 hingga US$100 per barel; lifting minyak bumi 619-680 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1,02-1,1 juta barel setara minyak per hari. (A-2)
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang kembali menunjukkan dampak investasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
Harga emas dunia diperkirakan menguat moderat pada Kamis (26/2) didorong sentimen safe haven dan ketidakpastian global, dengan support di kisaran 5.180–5.200 dolar AS per troy ounce.
Simak prediksi harga emas Antam Rabu 25 Februari 2026. Waspada potensi koreksi harga usai pecah rekor Rp3,06 juta akibat aksi ambil untung di pasar global.
PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) menegaskan posisinya sebagai pionir inovasi teknologi di industri pasar modal Indonesia melalui peluncuran versi terbaru LADI.
Harga emas Antam diperkirakan akan kembali menguat pada perdagangan Selasa, 24 Februari 2026, setelah lonjakan Rp16.000 pada Senin. F
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved