Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik dukungan Badan Anggaran DPR RI atau Banggar yang menyetujui usulan Kementerian Keuangan soal penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp350 triliun.
Dengan penambahan belanja tersebut, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga pada bahan bakar minyak (BBM) pertalite hingga elpiji 3 kilogram (kg) pada tahun ini.
“Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, elpiji dan listrik yang disubsidi tidak naik. Ini bukti negara hadir karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (20/5).
Kementerian BUMN lewat Pertamina dan PLN, lanjut Erick, akan fokus dalam menjaga ketersediaan energi di tengah meroketnya harga minyak dunia karena adanya konflik antara Rusia dan Ukraina.
Baca juga : Larangan Ekspor CPO Dicabut, Kemendag Cabut Permendag Nomor 22 Tahun 2022
Sebelumnya, isu kenaikan pertalite, elpiji dan listrik sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada (1/4) lalu. Ia berujar, banyak negara dunia sudah menaikkan harga komoditas energinya karena adanya gejolak global akibat konflik Rusia-Ukraina. Harga minyak mentah dunia menembus di atas US$100 per barel.
Namun, pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemulihan ekonomi masih ditahap awal akibat pandemi, sehingga perlu dijaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan kebutuhan energi
"Itu tujuan yang kita sampaikan ke DPR dan kita mendapatkan persetujuan untuk menambahkan belanja Rp393 triliun, dengan Rp350 triliun di antaranya untuk susbidi dan kompensasi energi," jelasnya.
Pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa harga listrik untuk pelanggan 3.000 VA ke atas dilakukan tariff adjustment atau penyesuaian harga listrik pada tahun ini. Menurutnya, kewenangan untuk menaikan tarif listrik berada di tangan PLN dan Kementerian ESDM. (OL-7)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
Sejumlah warga di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengeluh motor rusak setelah diisi Pertalite.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperpanjang posko aduan terkait kendaraan yang 'brebet' atau mogok usai mengisi BBM jenis pertalite, hingga 10 November 2025 mendatang.
DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogok atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.
Upaya menjaga mutu bahan bakar minyak (BBM) dan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terus diperkuat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved