Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut baik dukungan Badan Anggaran DPR RI atau Banggar yang menyetujui usulan Kementerian Keuangan soal penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp350 triliun.
Dengan penambahan belanja tersebut, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga pada bahan bakar minyak (BBM) pertalite hingga elpiji 3 kilogram (kg) pada tahun ini.
“Persetujuan DPR memastikan bahwa BBM, elpiji dan listrik yang disubsidi tidak naik. Ini bukti negara hadir karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” kata Erick dalam keterangan resmi, Jumat (20/5).
Kementerian BUMN lewat Pertamina dan PLN, lanjut Erick, akan fokus dalam menjaga ketersediaan energi di tengah meroketnya harga minyak dunia karena adanya konflik antara Rusia dan Ukraina.
Baca juga : Larangan Ekspor CPO Dicabut, Kemendag Cabut Permendag Nomor 22 Tahun 2022
Sebelumnya, isu kenaikan pertalite, elpiji dan listrik sempat dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada (1/4) lalu. Ia berujar, banyak negara dunia sudah menaikkan harga komoditas energinya karena adanya gejolak global akibat konflik Rusia-Ukraina. Harga minyak mentah dunia menembus di atas US$100 per barel.
Namun, pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemulihan ekonomi masih ditahap awal akibat pandemi, sehingga perlu dijaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan kebutuhan energi
"Itu tujuan yang kita sampaikan ke DPR dan kita mendapatkan persetujuan untuk menambahkan belanja Rp393 triliun, dengan Rp350 triliun di antaranya untuk susbidi dan kompensasi energi," jelasnya.
Pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa harga listrik untuk pelanggan 3.000 VA ke atas dilakukan tariff adjustment atau penyesuaian harga listrik pada tahun ini. Menurutnya, kewenangan untuk menaikan tarif listrik berada di tangan PLN dan Kementerian ESDM. (OL-7)
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
GUBERNUR Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda,
Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) di Desa Karangmalang, Brebes
SATUAN reserse kriminal Polrestabes Medan menyegel dan menutup satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nagalan 14.201.135 di Jalan Flamboyan Raya, Kota Medan, Sumatra Utara.
Perusahaan minyak dan gas (migas) Shell Indonesia menaikkan harga untuk sebagian besar jenis produk bahan bakar minyak (BBM)-nya.
Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (persero).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini tidak akan luput dari pemeriksaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved