Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir menegaskan akan memprioritaskan fasilitas bagi nelayan Indonesia. Prioritas itu di antaranya memasok bahan bakar minyak (BBM) yang terjangkau serta pembiayaan usaha.
Hal ini diutarakan Erick di tengah kunjungan kerja ke kawasan Nelayan di Pantai Muncar Banyuwangi, Minggu (15/5).
"Saya mendengar bahwa 60-70% dari biaya melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Maka, sewajarnya di tiap-tiap kantung nelayan ada layanan BBM," ujar Erick dalam keterangan resmi.
Ia kemudian menambahkan, nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Pemerintah akan terus mendukung terciptanya ekosistem usaha nelayan yang maju.
"Ekosistem usaha nelayan harus terus disehatkan. Mulai dari akses terhadap BBM, pembiayaan hingga pemasaran," imbuhnya.
Baca juga: Nelayan Masih Libur Lebaran Harga Ikan Segar di Aceh Tinggi
Tidak hanya soal BBM, Menteri BUMN menggaransi pihaknya akan memprioritaskan pembiayaan bagi nelayan.
Erick mengklaim sejumlah bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) telah memberikan sejumlah fasilitas pembiayaan dan kredit usaha berbunga rendah, khususnya pada nelayan.
Fasilitas tersebut diharapkan terus dimanfaatkan oleh nelayan, khususnya nelayan di Muncar Banyuwangi yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra nelayan di Jawa Timur.
"Kalo Muncar ingin kita kembalikan pada kejayaannya sebagai salah satu sentra perikanan nasional, maka akses terhadap modal, pembiayaan, pemasaran dan kemitraan harus tersedia," pungkas Erick.
Seorang wakil kelompok nelayan Muncar Sudirman menerangkan kebanyakan nelayan di wilayah tersebut merupakan kelas bawah. Ia juga mengharapkan agar harga BBM tidak mengalami kenaikan.
“Kelas nelayan Muncar ini menengah ke bawah. Kapal kita rata-rata 5-10 gross ton (GT). Ada beberapa yang 30 GT, tapi mayoritas menengah ke bawah,” ujar Sudirman.(OL-5)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved