MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN terus adaptif dan fleksibel menghadapi berbagai tantangan yang terus berubah. Semula tantangan berasal dari pandemi Covid-19, namun saat ini muncul tantangan baru yaitu kondisi global yang sangat berbeda, baik itu karena masalah ekonomi, seperti inflasi dan dampak geopolitik kepada ekonomi, maupun ketegangan di bidang politik dan sisi operasi militer.
“Kalau tahun 2020-2021 ancaman masyarakat paling besar pandemi, sekarang tahun 2022 ancaman terbesar adalah inflasi, naiknya harga-harga. Jadi ini harus kita jaga, menggunakan beberapa instrumen APBN yang ada, termasuk di dalamnya subsidi,” kata Menkeu, melalui keterangan resminya, Kamis (12/5).
Menkeu menjelaskan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020-2021 mayoritas digunakan untuk mengatasi pandemi, baik untuk vaksinasi, terapeutik, maupun meningkatkan belanja bantuan sosial.
Sedangkan untuk tahun 2022, belanja PEN tetap akan didominasi untuk bantuan sosial dalam bentuk bantalan subsidi untuk mengurangi shock yang begitu dahsyat yang berasal dari luar.
Baca juga : SUN Sepi Peminat, Menkeu: RI belum Perlu Sumber Pendanaan Baru
“Implikasinya nanti postur APBN-nya berubah. Dalam dua bulan ke depan, kita akan bicara dengan DPR lagi. Kita sudah bicara di sidang kabinet mengenai bagaimana postur 2022 ini akan bergerak, berubah,” ujar Menkeu.
Menkeu menegaskan, APBN akan terus fleksibel untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat.
“Strategi akan terus kita kalibrasi sehingga ekonominya pulih itu tetap kita jaga momentumnya dan instrumennya kita akan fleksibel,” kata Menkeu. (OL-7)
