MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun.
Dalam pembukaannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat tahun 2024. Selain itu, lanjutnya, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.
Baca juga: Perbankan Tidak Dilarang Membiayai Industri Batu Bara
Pihaknya memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek dan permasalahan pelaksanaan proyek, diantaranya pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE yang merupakan salah satu anchor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, diarahkan untuk segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan Financial Closing pada tahun 2023. Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN di tahun 2023.
Selain itu, terkait pengendalian banjir Kali Lamong disebut sebagai proyek strategis berdampak nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur serta untuk mendukung ekonomi kemasyarakatan, diarahkan untuk segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan.
Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, yang merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur Pangan dan Pengendalian Banjir khususnya di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan, diminta didorong untuk segera menyelesaikan pengadaan lahannya oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2022/2023. Kementerian PUPR berkomitmen menyediakan anggaran untuk konstruksi pada tahun 2023.
Terkait SPAM Umbulan, proyek untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan air minum untuk masyarakat dan industri, Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk mendukung melalui dana DAK tahun 2022/2023, khususnya untuk infrastruktur jaringan distribusinya;
Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengkoordinasikan Kerjasama Bisnis dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Bendungan Bagong merupakan proyek prioritas untuk penyediaan air bersih masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil solusi terbaik untuk penanganan masyarakat terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat aktif berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memberi dukungan yang dibutuhkan.
Mengenai pembangunan Jalan Pansela di Kab. Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi, sebagai proyek yang membuka aksesibilitas dan pengembangan ekonomi bagian selatan Jawa Timur, diarahkan percepatan pembangunan untuk segmen jalan yang lahannya sudah siap.
Pembangunan Kereta Gantung di Kota Batu dan Pengembangan Kereta Gantung Puncak Pananjakan Kawah Bromo, sebagai proyek untuk mendukung aksesibilitas dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Bromo, diupayakan percepatan penyelesaian regulasinya agar dapat segera terbangun.
Di akhir rapat, Menko Perekonomian mengingatkan pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memenuhi readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Sesuai dengan arahan Menko Perekonomian dan harapan Wakil Gubernur Jawa Timur, para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek/program yang menjadi amanat Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Adapun, Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Rabu (11/5) tersebut juga dihadiri Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Tujuannya untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai di tahun 2024, dan memastikan ketersediaan dan alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Pada Rakor tersebut Menko Perekonomian didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, dan Staf Ahli Menko Perekonomian Elen Setiadi. (RO/OL-6)
