TRANSFORMASI digital perlu disertai dengan pedoman dan regulasi yang jelas. Itu berguna agar transformasi dapat meningkatkan keamanan, meningkatkan efisiensi, dan mengatasi tantangan sosial dan organisasi yang muncul.
Demikian disampaikan Lead Co-Chair Think 20 (T20) Indonesia Bambang Brodjonegoro dalam webinar Smarter World Innovation Challenge, Selasa (26/4).
"Karena itu, investasi lebih lanjut dalam infrastruktur digital, terutama jaringan broadband berkecepatan tinggi, sangat penting untuk mendukung digital yang inovatif dan inklusif di ekonomi G20," ujarnya.
Dia menambahkan, transformasi digital sedianya memiliki ragam isu yang dapat menghambat. Selain inklusivitas, isu status quo di mana penggunaan teknologi usang masih marak ketimbang memanfaatkan teknologi baru.
Hal itu dinilai dapat menjadi penghalang upaya pengintegrasian sistem lama dengan teknologi baru.
"Masalah ini biasanya muncul ketika pemerintah mempertahankan metode pengadaan yang sudah ketinggalan zaman alih-alih secara aktif mencari teknologi baru," jelas Bambang.
Baca juga: RI Usulkan Pendanaan Global untuk Kebudayaan dalam Presidensi G20
Padahal risiko keamanan akan meningkat bila tak ada pembaruan pemanfaatan teknologi. Risiko keamanan yang meningkat, menurut Bambang, akan berakhir pada pemborosan dan melahirkan inefisiensi.
Karenanya, transformasi digital perlu melibatkan semua pihak, utamanya generasi muda di Indonesia. Sebab, golongan itu dinilai memahami dan mengetahui kebutuhan pemanfaatan teknologi dengan perkembangan yang ada.
Tantangan lain yang kerap mengadang ialah budaya tempat kerja yang stagnan, infrastruktur pendukung transformasi digital yang terbatas, kondisi geografis, hambatan administratif, ketidakpastian peraturan, belanja modal yang tinggi, hingga kurangnya infrastruktur dasar seperti listrik dan internet.
"Ketika orang gagal mengikuti transformasi digital, hal itu dapat mengusir bakat yang muncul di pasar tenaga kerja digital," jelas Bambang. (A-2)
