Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT. Wijaya Karya Beton Tbk. (WIKA Beton), merubah susunan Dewan Komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2021, yang digelar secara virtual, Senin (18/4).
Dalam keterangan pers, Selasa (19/4), RUPS Tahunan Tahun 2021 menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dengan menempatkan Mursyid sebagai Komisaris Utama mengantikan Ade Wahyu dan masuknya Dadan Tri Yudianto, 34, sebagai Komisaris Independen mengantikan Indrieffouny Indra.
Masuknya Dadan Tri dalam jajaran Komisaris anak perusahaan BUMN PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang memiliki visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang Engineering, Production, Installation (EPI) Industri Beton di Asia Tenggara, diperkirakan bakal membawa nuansa baru.
Sebelumnya, berbagai posisi penting pernah disandang pria kelahiran 7 Mei 1987 di Majalengka Jawa Barat ini, di antaranya sebagai Komisaris PT. Inka Multi Solusi yang merupakan anak perusahaan PT. Inka.
Perubahan susunan dewan komisaris tersebut, menjadikan Dadan Tri Yudianto sebagai Komisaris Termuda di PT. WIKA Beton.
Secara lengkap, susunan Dewan komisaris PT. Wika Beton adalah:
Komisaris Utama: Mursyid
Komisaris: R. Permadi Mulajaya,
Komisaris: Harno Trimadi ,
Komisaris Independen: Priyo Suprobo,
Komisaris Independen: Dadan Tri Yudianto.
Selain itu, melalui RUPS Tahunan Tahun 2021 susunan Dewan Direksi juga mengalami perubahan. Direktur Utama kini dijabat Kuntjara mengantikan Hadian Pramudita, Direktur Keuangan, Human Capital dan Manajemen Risiko diisi Ahmad Fadli Kartajaya mengantikan Imam Sudiyono.
Sementara Direktur Pemasaran dan Pengembangan dijabat oleh Rija Judaswara, kemudian Sidik Purnomo dan Taufik Dwi Wibowo, tetap pada posisi lama sebagai Direktur Teknik dan Produksi serta Direktur Operasi dan Supply Chain Management. (RO/OL-09)
Langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi BUMN perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi oleh kader partai politik
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Sejumlah proyek percontohan microgrid terintegrasi berbasis PLTS disiapkan untuk area yang membutuhkan pasokan listrik besar tetapi masih terkendala akses jaringan listrik.
Tantangan terbesar freelancer saat ini bukan sekadar soal keahlian teknis, melainkan kemampuan beradaptasi.
AI telah berevolusi dari teknologi pendukung menjadi fondasi strategis dalam membangun daya saing brand.
Nama Michael Wisnu Wardhana mendadak menjadi perbincangan nasional setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran besar di Gedung Terra Drone.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved