KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan strategi untuk menerapkan ekonomi biru di Indonesia. Hal itu semata-mata dilakukan untuk memulihkan kesehatan laut, serta mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan.
"Memang harus ada satu kebijakan yang komperhensif, inisiatif dari KLHK dan KKP. Untuk membuat satu kebijakan yang diterapkan dengan baik di pulau, agar pesisir betul-betul kita jaga," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Senin (18/4).
Dalam hal memenuhi target nationally determined contribution (NDC), Indonesia akan melibatkan sektor pesisir dan laut. Ekosistem pesisir memiliki kemampuan 3-5 kali lebih besar dalam menyerap dan menyimpan karbon, dibandingkan dengan vegetasi daratan.
Baca juga: KKP Ajak Investor Asing Garap Penangkapan Ikan Terukur
Adapun KKP memiliki sejumlah gagasan untuk memanfaatkan ekosistem pesisir dan laut. Itu terkait pemenuhan target NDC dengan penerapan ekonomi biru. Salah satunya, memperluas wilayah konservasi di area laut Indonesia.
Tujuannya, menjaga wilayah laut agar tidak tersentuh kegiatan manusia. Seperti, lintasan transportasi dan aktivitas pencarian ikan. "Ini jadi satu isu yang bisa disampaikan pada dunia. Betapa pentingnya memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pengendalian perubahan iklim," pungkas Wahyu.
Baca juga: Ekonomi Biru untuk Laut Sehat, Indonesia Sejahtera
Strategi lain yang disiapkan, yakni menjaga populasi perikanan dengan cara mengizinkan penangkapan ikan dengan basis kuota. "Ini akan kita terapkan sebentar lagi," sambungnya.
Adapun strategi selanjutnya ialah budidaya perikanan berkelanjutan. Berikut, menjaga daya dukung lingkungan dan pengelolaan ruang laut pesisir maupun pulau kecil.
"Potensi blue carbon bisa didapat dari budi daya rumput laut. Ini perlu ada kajian keilmuwan yang mendalam. Kalau benar, ini luar biasa dan kita bisa buat zonasi khusus. Ada 63 ribu pembudidaya rumput laut dan itu bisa menjadi penopang ekonomi," terang Wahyu.(OL-11)
