Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat, Suhardi Duka, mendorong penambahan anggaran tahun 2023 di Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut Suhardi, penambahan ini penting dilakukan mengingat sektor pertanian selama ini terbukti mampu menopang perekonomian negara.
"Tahun 2023 insyaallah anggaran kementan naik dan saya kira kementerian keuangan juga sudah mulai sadar bahwa yang menopang ekonomi negara selama ini adalah komoditas pertanian," ujar Suhardi dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).
Sebagaimana diketahui, anggaran di Kementan berdasarkan pagu indikatif sebesar Rp14,51 triliun pada 2022.
Pagu anggaran itu mengecil dari pagu tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,83 triliun. Pagu indikatif ini berdasarkan surat bersama pagu indikatif (SBPI) nomor S-361/MK.02/2021 dan nomor B.238/M.PPN/D.8/PP/04.02/04/2021.
Menurut Suhardi, komisi IV melalui badan anggran sudah sepakat untuk menaikan anggaran di kementan tahun depan. Pentingnya sektor pertanian sebagai kebutuhan dasar masyarakat menjadi alasan mengapa anggaran pertanian perlu dinaikan.
"Jadi sekali lagi kita di komisi IV melalui banggar terus mendorong penambahan anggaran di Kementan," katanya.
Baca juga: Serap Gabah Petani, Tim Kementan Bersama Kostraling dan Bulog Kunjungi Ngawi
Anngota Komisi IV lainya dari Fraksi Golkar, Hanan A Rozak, meminta jajaran kementan untuk mempertahankan prestasi yang selama ini telah dicapai. Misalnya meningkatkan produksi beras agar Indonesia tetap menjaga kebutuhan dalam negeri dengan hasil produksi sendiri.
"Tahun 2023 harapan kita tentunya apa yang sudah kita capai selama ini bisa kita pertahankan, Pak. Kita sudah sekian tahun tidak impor beras dan jangan sampai impor lagi di tahun depan. Bapak ini punya target untuk meningkatkan dan harus kita jaga bersama," katanya.
Di samping itu, Hanan menyampaikan terimakasih atas kerja keras jajaran Kementan yang telah bekerja keras meningkatkan produksi dimasa pandemi. Meski demikian, Hanan meminta Kementerian Perdagangan serius mengurus Harga-harga agar kebutuan bahan pokok tetap terjangkau.
"Saya berterimakasih bahwa informasi terkait ketersediaan sampai bulan mei nanti dalam keadaan aman. Namun tadi ada keluhan pada masalah harga. Tapi saya kira kalau harga ini kan supply demand saja," ucap Hanan.
"Yang penting bagi saya barangnya masih cukup masih ada di tingkat lapangan dan kalau masalah harga intervensi dari pemerintah dalam hal ini kebijakan kemendag. Dari Kementan sudah menyajikan data yang cukup kok," katanya.
Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Abdullah Tausikal mendorong semua pihak untuk berperang aktif menjaga sektor pangan sebagai sektor yang menjadi kebutuhan dasar, juga sektor andalan terhadap kebangkitan ekonomi nasional
"Sektor pertanian patut mendapat perhatian serius karena kebutuhan pangan adalah kebituhan dasar yang berkelanjutan. Karena itu kami mengapresiasi peningkatan target produksi dalam meghadapi hari besar idul fitri. Memang harus dibarengi dengan ketersediaan untuk mengantisipasi lonjakan harga," ujarnya. (RO/OL-09)
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved