Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tarif listrik di Indonesia termurah di kawasan Asia Tenggara.
Tarif listrik di Indonesia juga dinilai terjangkau masyarakat di tengah lonjakan harga komoditas energi akibat konflik geopolitik global.
"Kami pastikan tarif listrik di Indonesia masih tergolong murah, dibandingkan negara-negara lain di regional ASEAN," ujar Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan resmi, Selasa (5/4).
Saat ini, besaran tarif rata-rata untuk pelanggan rumah tangga nonsubsidi (tariff adjustment) sebesar Rp1.445 per kilowatt hour (kWh). Besaran tarif ini jauh lebih murah dibanding tarif listrik rumah tangga di Thailand yang mencapai Rp1.597 per kWh.
Baca juga: Ini Jurus Pemerintah Atasi Dampak Kenaikan Harga Komoditas
Kemudian, dibandingkan Vietnam sebesar Rp1.532 per kWh, Singapura Rp2.863 per kWh dan Filipina Rp2.421 per kWh. Sementara untuk golongan Bisnis Menengah-TR, tarif listrik di Indonesia ditetapkan sebesar Rp1.445 per kWh.
Diketahui, tarif untuk golongan tersebut masih lebih murah dibandingkan Thailand (Rp1.413/kWh), Filipina (Rp1.636/kWh), Malaysia (Rp1.735/kWh), Vietnam (Rp1.943/kWh) dan Singapura (Rp2.110/kWh).
Bahkan, pada golongan Bisnis Besar-TM, tarif listrik di Indonesia merupakan yang termurah di Asia Tenggara, yakni Rp1.115/kWh. Itu jika dibandingkan konsumen kelas yang sama di Singapura mencapai Rp2.063/kWh.
Baca juga: PLN Sediakan Stasiun Pengisian Listrik Mobile untuk PKL
Lalu, Vietnam Rp1.787/kWh, Filipina Rp1.603/kWh, Thailand Rp1.370/kWh dan Malaysia Rp1.227/kWh. "Tarif ini sebagai langkah stimulus pemerintah guna menggaet investor untuk memperbaiki iklim bisnis Indonesia di tengah pandemi," jelas Agung.
Terdapat tarif untuk jenis pengguna Industri Menengah-TM. Tarif listrik di Indonesia sebesar Rp1.115/kWh, atau lebih murah daripada tarif di Singapura yang mencapai Rp1.922/kWh.
Kemudian, Filipina sebesar Rp1.567/kWh dan Vietnam Rp1.117/kWh. Tarif ini berada sedikit di atas Malaysia yang tarifnya Rp1.060/kWh dan Thailand Rp991/kWh.
Jenis pengguna industri besar di Indonesia sebesar Rp997/kWh, atau sedikit lebih tinggi dibanding Thailand Rp990/kWh dan Malaysia Rp991/kWh. Untuk kelas ini, Singapura mematok tarif Rp1.863/kWh, Filipina Rp1.559/kWh dan Vietnam Rp1.060/kWh.(OL-11)

Donald Trump menegaskan bahwa posisi Greenland sangat krusial untuk melindungi AS dari potensi serangan Rusia atau Tiongkok.
Donald Trump pada Senin (12/1) mengumumkan pemberlakuan tarif sebesar 25% terhadap semua negara yang masih berdagang dengan Iran.
Pemprov DKI Jakarta berencana menempuh jalur penambahan melalui APBD Perubahan yang akan dibahas pada pertengahan tahun mendatang.
GURU Besar Literasi Budaya Visual FSRD ITB, Prof Acep Iwan Saidi, merespons kebijakan pengelola Museum Nasional Indonesia (MNI) yang menaikkan harga tiket masuk bisa membebankan pengunjung.
Imbauan juga ditujukan kepada penyedia jasa angkutan udara, darat, dan laut agar mengacu pada harga yang wajar.
Penyesuaian TBA dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri penerbangan
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved