Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 45.777 unit rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau senilai Rp5,08 triliun per 31 Maret 2022.
Nilai tersebut setara dengan 20,26% dari total target Kementerian Keuangan di 2022. Pada kuartal I 2022, BP Tapera ditargetkan menyelesaikan 19% penyaluran dana FLPP dari total 226 ribu unit. Artinya, pencapaian tersebut melebihi target pemerintah.
"Titik fokus kami tidak hanya banyaknya jumlah penyaluran, tetapi juga kualitas bangunan dan ketepatan sasaran," ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam keterangan resmi, Selasa (5/4).
Baca juga: Pembangunan Rumah Subsidi Kerap Terkendala Regulasi
Penerima dana FLPP tertinggi didominasi wilayah Jawa Barat sebanyak 14.864 unit atau 33,09% dari total penyaluran FLPP pada kuartal I 2022.
Apabila dilihat dari sisi pendapatan, BP Tapera mencatat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan gaji antara Rp3-4 juta sebagai penerima tertinggi, yakni 16.451 unit. Itu sekitar 35,49% dari total penyaluran dalam periode yang sama.
Sementara, usia 26–30 tahun menjadi penerima tertinggi pada kuartal I 2022, yakni 15.303 unit atau 33,45% dari total penyaluran. "Pencapaian kuartal I 2022 tidak terlepas dari dukungan 39 bank penyalur dan pengembang perumahan," imbuh Adi.
Baca juga: Dana BPJSTK Bisa Buat Beli Rumah dan Takeover KPR
Hingga akhir Februari 2022, data seluruh peserta Tapera atau saat ini berasal dari ASN, telah melakukan pemutakhiran data sebanyak 1,03 juta peserta. Padahal, jumlah peserta yang tercatat aktif saat ini sebanyak 3,88 juta peserta.
"Dengan adanya upaya ini, diharapkan sisa peserta aktif yang belum melakukan pemutakhiran data, dapat segera melakukan updating data di portal Sitara," pungkasnya.
Lewat pemutakhiran data, peserta dapat menikmati beberapa manfaat. Seperti, pengecekan saldo tabungan beserta imbal hasil. Lalu, bagi kepesertaan yang memenuhi syarat, dapat mengajukan minat pembiayaan untuk kepemilikan rumah (KPR).(OL-11)
Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menegaskan rumah adalah indikator kesejahteraan yang mengangkat martabat warga. Ia mendorong percepatan skema sewa-beli (rent to own/RTO) bagi MBR.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Program 3 juta rumah bukanlah hal mudah terlebih di saat kondisi perekonomian yang tidak menentu seperti saat ini
Gagasan besar Pemerintahan Prabowo melalui Kementerian PKP adalah untuk mengakselerasi pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemprov Kalimantan Timur membebaskan seluruh biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain itu, penjualan rumah tipe besar terkontraksi sebesar 14,95% (yoy), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,69%(yoy).
Fahri memastikan dana yang pembangunan 1 juta unit tersebut ada dan banyak karena ada unsur bisnis bahkan saat mendaftar dan mengantre sehingga pola keuangannya akan sangat banyak.
MENJADIKAN Karawang, Jawa Barat, bukan hanya sebagai destinasi industri, melainkan juga sebagai masa depan hunian premium di timur Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved