Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERSEDIAAN bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi menjadi tantangan tersendiri bagi angkutan penumpang pada periode mudik lebaran tahun 2022. Utamanya bagi operator bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).
Kelangkaan solar akibat adanya pembatasan sudah menjadi fakta yang terjadi belakangan ini. Oleh sebab itu, para pemilik Perusahaan Otobus (PO) melalui Organisasi Angkutan Darat (Organda) meminta para stakeholder memberikan aturan yang tegas dan jelas mengenai pembelian solar subsidi di lapangan sebelum arus mudik dimulai
"Kami meminta pada BPH Migas dan Pertamina untuk tidak membatasi solar subsidi kepada angkutan penumpang pada periode mudik nanti. Kasihan para penumpang jika harus terhenti di tengah jalan, akibat bus tidak dapat bahan bakar," ujar Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan, kepada Metro TV, Senin (4/4/2022).
Menurut Sani, hal ini didasarkan pengalaman selama 1 bulan terakhir kendaraan angkutan penumpang di jalur Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi kesulitan mendapat solar subsidi. Bahkan baru-baru ini juga menimpa PO-PO di Pulau Jawa. Para operator bus harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar agar bisa melanjutkan perjalanan.
Ia mencontohkan untuk angkutan dengan rute Riau-Blitar, bus membutuhkan 700 liter solar dengan perjalanan selama 3 hari atau sekitar 230 liter solar per harinya. Namun akibat adanya kelangkaan serta pembatasan 150 liter solar per kendaraan di Sumatra, bus tersebut mengalami keterlambatan, dan berdampak pada kenyamanan penumpang.
"Kalau dalam 24 jam hanya mendapatkan 150 liter solar, dan dalam tiga hari hanya terisi 450 liter, sementara butuhnya 700 liter, lantas bagaimana operasional bus ini? apakah harus berhenti di tengah jalan, kan kasihan penumpang," keluh Sani.
Mirisnya lagi, menurut Sani, ketika menemukan adanya SPBU yang sudah kehabisan solar subsidi, di sekitarnya terdapat banyak penjual solar eceran. Mereka rata-rata menjual dengan harga Rp8ribu hingga Rp9ribu per liter dalam kemasan jeriken.
"Ini yang kami sayangkan kalau pemerintah tidak tegas dan tidak bisa mengakomodir kebutuhan para operator angkutan penumpang. Dampaknya tentu perjalanan masyarakat terganggu," tandas Sani.
Organda pun berharap sebelum memasuki periode mudik lebaran, pemerintah dan stakeholder terkait dapat memastikan solar subsidi dapat tersedia dengan adil bagi pihak-pihak yang memang berhak mendapatkannya. (Ren/A-3)
POLDA Jawa Tengah menyiapkan skema one way lokal untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik Lebaran 2026, khususnya di ruas tol Semarang.
PT JICT dukung Mudik Gratis Pelindo Group 2026. Ratusan pemudik diberangkatkan dari Tanjung Priok menuju Surabaya, Solo, dan Madiun dengan bus eksklusif.
Pelindo Regional 4 Makassar mencatat lonjakan arus mudik Lebaran 2026 sejak H-15 hingga H-5. Data terbaru menunjukkan total 308.473 pemudik telah melakukan perjalanan melalui 20 cabang
Dinkes Kota Tangerang mengimbau pemudik untuk istirahat setiap 4 jam guna menjaga keselamatan. Simak tips mudik sehat dan layanan cek kesehatan gratis di sini.
PROVINSI Jawa Barat menyumbangkan pemudik terbanyak pada musim mudik Lebaran 2026 ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan saat melepas keberangkatan peserta program mudik gratis
Gubernur Pramono Anung peringatkan pemudik agar tak beri harapan palsu pada calon pendatang. Jakarta terbuka tanpa razia KTP, tapi siapkah Anda bertarung?
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan rencana penghentian impor solar secara bertahap membuat para importir ketar-ketir.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Kementerian ESDM menargetkan uji coba program mandatori campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% (B50) pada BBM jenis solar dapat terealisasi pada 2026.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
PEMERINTAH berencana untuk mengurangi ekspor minyak sawit mentah, atau Crude Palm Oil (CPO) sebesar 5,3 juta ton pada tahun depan untuk mandatori biodiesel B50 di 2026
PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan penggunaan campuran biodiesel pada Bahan Bakar Minyak (BBM) solar sebesar 50% atau B50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved