Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berhasil mendanai dan membangun konektivitas Jakarta dan Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini, melalui proyek sarana dan prasarana perkeretaapian Stasiun Cikarang.
Proyek yang diresmikan operasionalisasinya adalah pembangunan stasiun Cikarang, yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian Proyek Strategis Nasional Double-Double Track (DDT) Manggarai-Cikarang. Tahapan pembangunannya dilakukan sejak 2014 hingga 2023.
Diharapkan, rangkaian pembangunan proyek DDT Manggarai-Cikarang akan memberikan dampak positif. Seperti, konektivitas transportasi dan ekonomi, yaitu meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan mobilitas orang. Berikut, memacu kelancaran roda perekonomian masyarakat.
Baca juga: Luhut: LRT Jabodebek Beroperasi Mulai September Ini
"Saya berharap dengan infrastruktur yang dibangun saat ini (Double-Double Track) Manggarai-Cikarang, masyarakat bisa menikmati mobilitas semakin aman, lancar dan efisien. Ini juga akan meningkatkan produktivitas," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi, Sabtu (2/4).
Pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga lainnya. Dalam hal ini, untuk membiayai proyek atau kegiatan prioritas dengan dana bersumber dari pasar keuangan.
Termasuk, melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang berbasis syariah dan diterbitkan pemerintah sejak 2008. Dengan diresmikannya Stasiun Cikarang, menunjukkan bahwa pinjaman dan surat utang yang sifatnya syariah, dapat menghasilkan aset yang bermanfaat bagi publik.
Baca juga: Pemindahan IKN Bisa Berkaca dari Banyak Negara
"Ini suatu contoh, hasil dari uang negara (yang diperoleh dari) instrumen keuangan Surat Berharga Syariah Negara," kata Bendahara Negara.
Hingga 2022, nilai total proyek yang dibiayai dari SBSN sebesar Rp175,38 triliun. Itu untuk membangun 4.247 proyek yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun total alokasi SBSN sejak 2014-2022 untuk Balai Perkeretaapian wilayah Jakarta dan Banten mencapai Rp6,3 triliun.
Terutama, untuk beberapa paket proyek pembangunan fasilitas perkeretaapian. Itu mencakup DDT Manggarai–Cikarang yang total alokasi pembiayaannya mencapai Rp5,6 triliun. Proyek tersebut secara keseluruhan ditargetkan selesai pada 2023.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
RUPIAH berada di bawah tekanan seiring kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang menembus level 6,45% pada perdagangan Jumat, (20/2).
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
Di tengah ketidakpastian pasar global dan naik-turun instrumen investasi, banyak orang mulai mencari pilihan yang lebih stabil, transparan, dan mudah diakses.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mengajak masyarakat untuk mengalokasikan investasi mereka ke SBN.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa disarankan buka-bukaan data terkait dengan dana beberapa pemerintah daerah (pemda) yang diklaim mengendap di bank.
Menkeu Purbaya diminta untuk segera melakukan pembenahan manajemen utang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved