Ekonom Ingatkan Menkeu Baru Jangan Over-confidence

EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjunjung kredibilitas. Menkeu diminta berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Menurutnya, setiap ucapan seorang bendahara negara menjadi perhatian pasar, sehingga bisa langsung dianggap sebagai arah kebijakan.

Selain itu, seorang Menkeu dianggap tidak boleh terjebak pada sikap over-promise atau menjanjikan sesuatu secara berlebihan, over-confidence atau terlalu percaya diri, maupun penjelasan tidak akurat. Karena hal itu akan mengganggu kredibilitas.

Baca juga : Skema Burden Sharing BI dan Kemenkeu Berisiko Membuat Property Bubble

"Jadi, dia harus ekstra hati-hati. Jangan sampai merusak kredibilitas," ungkap Wijayanto dalam seminar dengan tema bertajuk Reshuffle Menyembuhkan Ekonomi? secara daring, Rabu (10/9).

Baca juga : BI : Rupiah Menguat, Yield Surat Berharga Negara Naik 

Tiga Langkah Mendesak Menkeu Purbaya

Lebih jauh, ia mengusulkan tiga hal yang perlu segera dijalankan menkeu. Pertama, keberanian menerapkan disiplin fiskal melalui refocusing anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Bahkan, lanjutnya, bisa dilakukan APBN Perubahan, mengingat banyak alokasi yang dinilai tidak tepat.

"Kedua, memperbaiki asumsi penerimaan negara yang terlalu agresif, termasuk rencana pemangkasan transfer daerah hingga 25%," terang Wijayanto. Hal tersebut, ungkapnya, dikhawatirkan akan mendorong pemerintah daerah menaikkan pajak secara berlebihan.

Ketiga, Wijayanto juga meminta menkeu yang baru untuk segera melakukan pembenahan manajemen utang, karena hal ini masih menjadi perhatian banyak pihak.

Ia menyoroti kondisi ketika pemerintah kesulitan menerbitkan utang baru, sementara saldo anggaran lebih (SAL) justru mencapai Rp600 triliun. Menurutnya, SAL tersebut sebenarnya merupakan akumulasi dari penerbitan utang berlebih, yang penggunaannya tersebar ke berbagai pos.

"Padahal, dana itu bukanlah uang gratis, melainkan tetap menimbulkan beban bunga sekitar 6,5% hingga 6,8%. Intinya, SAL terbentuk karena penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang berlebihan," pungkasnya.

Kesan Didik J. Rachbini

Dalam kesempatan sama, Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai tugas besar menanti Menkeu Purbaya adalah membenahi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini dinilainya paling berantakan. Karena itulah, menurut Didik, reshuffle kabinet yang dilakukan presiden menjadikan Kementerian Keuangan sebagai prioritas utama.

"APBN yang paling berantakan, sehingga ada reshuffle. Reshuffle paling utamanya di Kementerian Keuangan," sebutnya.

Didik kemudian menggambarkan Purbaya sebagai sosok yang ceplas-ceplos, namun memiliki muatan akademik. Meski begitu, kapasitas seorang Menteri Keuangan tidak cukup hanya menguasai data dan angka. Dibutuhkan juga kemampuan politis.

"Menkeu yang diperlukan adalah yang pro-politician dan technocrat statement. Jadi, bukan hanya dia menguasai data-data dan angka kemudian mengatakan saya bisa menyelesaikan. Tetapi, juga punya empati, punya rasa terhadap situasi," pungkasnya. (M-1)