Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PERUMAHAN Subsidi Bukit Cinanjung Permai kembali mendapat apresiasi positif. Sebelumnya PT Surveyor Indonesia mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh PT Istana Karya Propertindo (IKP) selaku pengembang perumahan subsidi Bukit Cinanjung Permai. Kali ini oleh Komisioner BP Tapera Adi Setianto yang mengunjungi ke lokasi langsung.
"Kami sangat berterimakasih atas kehadiran Komisioner BP Tapera yang merupakan wujud nyata bahwa perumahan subsidi kami jelas terbaik dari sisi legalitas maupun kualitas”, ujar Pradana Indraputra selaku Direktur Utama PT IKP dalam keterangannya, Selasa (29/3).
Bisnis rumah subsidi, jelas Pradana Indraputra, memiliki dampak sangat signifikan bagi perekonomian masyarakat lokal. Tidak hanya berdampak bagi mereka yang ingin memiliki rumah tapi gajinya tidak cukup, tapi juga untuk masyarakat lokal dimana dengan adanya perumahan ini geliat ekonomi seperti warung dan toko disekitar sini juga turut merasakan dampaknya.
Sebagaimana diketahui, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dibentuk untuk mengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan bertanggungjawab pada Komite Tapera yang beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, serta unsur profesional yang memahami perumahan dan permukiman. TAPERA dibentuk berdasarkan UU no. 4 tahun 2016 menggantikan Bapertarum yang di dirikan pada tahun 1993.
Dalam kesempatan ini juga turut hadir Head of Business and Sales Management Bank BTN Meidia Tirta Adiguna, Branch Manager dari Bank BTN KC Cimahi Yuyun Rahayu, Branch Manager dari Bank BTN KC Bandung Timur Bagus Hendri Setiawan.
Hakam Junus, Direktur Marketing PT IKP mengatakan pihaknya akan segera melakukan ekspansi sebanyak 2.100 unit dalam waktu dekat di dua titik lokasi.
“Total yang kami targetkan pada project pertama ini adalah 500 unit, dan total konsumen booking berjumlah 490 orang sedangkan rumah terbangun kurang lebih 250 unit, artinya sangat besar kepercayaan konsumen akan perumahan kami dan tentu saja kami akan segera melakukan ekspansi dalam waktu dekat karena demandnya memang sangat tinggi," imbuh Hakam Junus.
Hakam menambahkan konsumen yang akan membeli rumah di Bukit Cinanjung Permai tidak perlu ragu karena kredibilitas dan kualitas pembangunan perumahan subsidi oleh PT IKP tidak perlu diragukan lagi.
"Kan bisa dilihat, kalau perumahan kami ijinnya tidak jelas atau kualitasnya buruk mana mungkin Surveyor Indonesia dan BP Tapera mengapresiasi. Kami juga kerjasama dengan berbagai bank seperti Bank BTN, Bank BNI, Bank BJB Syariah, bahkan kami diundang untuk PKS masal dengan Bank BJB tempo hari, artinya memang perumahan kami aman dan jelas," ujarnya.
Dari data yang dihimpun, penyaluran rumah subsidi melalui mekanisme dana FLPP pada tahun 2017 total tersalur 23.763 unit, tahun 2018 tersalur 57.939 unit, tahun 2019 tersalur 77.835, pada 2020 tersalur 109.253 unit, dan tahun 2021 tersalur 178.728 unit.
Hal ini menginidikasikan kebutuhan akan rumah khususnya bagi masyarakat mengengah kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah sangatlah tinggi. Sudah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk terus mendukung dan mendorong program dan kebijakan yang mensejahterakan rakyat.
“Dengan adanya program rumah subsidi artinya pemerintah turut hadir membantu mensejahterakan masyarakat dan kami pun dari sektor swasta merasa sangat berterimakasih atas program ini karena memiliki dampak multiplier effect yang sangat luas hingga ke kontraktor dan agen marketing lokal yang Alhamdulillah bisnis kecil kami dapat memberikan manfaat dengan menciptakan ekosistem lapangan kerja untuk ratusan orang,” ucap Imanudin Abdesina, Direktur Teknis PT IKP.
Sementara Ivan Pratomo, Direktur Operasional PT IKP menyatakan rata-rata range cicilan konsumen rumah subsidi di Bukit Cinanjung Permai adalah berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1 jutaan per unitnya.
“Tentunya lebih baik konsumen beli rumah, investasi rumah kan jelas aman dan bisa diwariskan juga suatu hari, ketimbang mereka sewa atau kontrak, toh harga cicilannya juga murah bahkan untuk DP juga ringan,” ujar Ivan Pratomo. (OL-13)
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh.
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKPĀ Maruarar SiraitĀ resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved