Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) meninjau lahan food estate dengan menggunakan teknologi pertanian modern di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Di kunjungan ini pun, melakukan penanaman perdana jagung bersama petani guna mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat pelosok perbatasan lintas negara serta mendukung ketahanan pangan nasional.
"Hari ini kita berada di Belu, NTT kita membuka lahan seluas 53 hektar untuk ditanam jagung dan airnya menggunakan springkel yang berasal bendungan Rotiklot yang baru saja diresmikan. Dari sini kita memperluasnya (food estate) hingga 500 hektare," Presiden Jokowi pada kegiatan tersebut di food estate yang berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT, Kamis (24/3).
Baca juga : Optimalkan Lahan Tidur, Kementan Siapkan Keerom Jadi Sentra Komoditas Jagung Nasional
"Kalau itu berhasil, produksinya bagus kita melompat ke daerah yang lain yang punya lahan pertanian datar seperti ini seluas 15 ribu hektare," jelas Jokowi.
Jokowi menuturkan pembukaan food estate ini merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dalam satu hamparan luas dengan menggunakan teknologi modern.
Baca juga : Kadistan Belu Klarifikasi: Food Estate Belu Tidak Gagal, Ini Faktanya
Pasalnya, jika berani mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT ini, nanti akan kelihatan apa yang perlu diperbaiki, dikoreksi dan apa alat mesin pertanian yang cocok digunakan di lahan kering seperti NTT sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat.
"Saya meyakini kita dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat NTT khususnya Kabupaten Belu, tetapi juga akan memperkuat ketahanan pangan nasional karena adanya lahan-lahan pertanian yang dibuka seperti di Kabupaten Belu, NTT ini," jelas Presiden.
Baca juga : Peternak Blitar: Terima Kasih Pak Presiden dan Pak Mentan, Jagung Sudah Diterima
"Kita harapkan nantinya produksi per hektarnya bisa kita lihat, petani mendapatkan keuntungan berapa dan setelah itu kita perluas," pinta Jokowi.
Sementara itu, Mentan Syahrul mengatakan Presiden Jokowi mengapresiasi pengembangan kawasan food estate Kabupaten Belu dan sesuai perintah Presiden Jokowi perluasan areal harus terus diupayakan pada tahun ini.
Dengan mengintegrasikan laju pertanian dari hulu hingga hilir, food estate Belu diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan, gizi serta kesejahteraan petani.
Baca juga : Petani Senang, Biaya Produksi Food Estate Sumba Tengah Rendah
"Presiden Jokowi sangat ingin kehidupan masyarakat NTT mengalami peningkatan perekonomian, rakyat makin sejahtera. Salah satunya melalui bidang pertanian. Inilah harapan hadirnya pengembangan food estate ini," ujarnya.
Lebih lanjut SYL menjelaskan pengembangan kawasan food estate seluas 559 ha di Kabupaten Belu ini tersebar di 4 kecamatan yakni Leosama, Manleten, Umaklaran, dan Kecamatan Fatuketi yang terdiri dari pengembangan padi seluas 411 ha dan jagung seluas 148 ha. Kegiatan pengembangannya dilakukan secara bertahap dari tahun 2021 hingga 2024.
"Pengembangan food estate Belu utamanya untuk komoditas padi dan jagung namun kita harapkan untuk menambah menghasilan masyarakat di pinggir lahan akan ditanam komoditi perkebunan, hortikultura ditambah usaha peternakan ayam atau ebek dan sapi," tegasnya.
Baca juga : Presiden Jokowi dorong Pembangunan Pertanian Dalam Skala Luas
SYL pun mengharapkan usaha pertanian yang terintegrasi hulu-hilir berbasis kawasan dan klaster menurut kesesuaian agro-ekosistem dapat tercipta dan dikembangkan pada kawasan tersebut. Dengan demikian, tata kelola mulai dari pra hingga pasca panen ke depannya terus meningkat.
"Pertanian NTT harus mampu bersaing dengan di daerah lain seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera dan kawasan ini harus menjadi percontohan untuk dikembangkan di lahan pertanian kering yang lain," tutup SYL.
Turut hadir pada kunjungan ini Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Ganadi Sadikin Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Jajaran Eselon 1 Kementerian Pertanian. (RO/Ol-09)
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementan merumuskan lima langkah strategis bersama pelaku industri perunggasan, dengan didukung salah satunya oleh Komunitas Peternakan Unggas Nasional (KPUN).
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar pelatihan konsultan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pemerintah daerah diminta aktif melaporkan hasil pemeriksaan hewan, baik sebelum (antemortem) maupun sesudah pemotongan (postmortem), melalui aplikasi iSIKHNAS.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini pemerintah telah siap untuk mengirimkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 ribu ton ke Palestina.
Peruri memperkenalkan pendekatan smart farming yang memungkinkan pemantauan kondisi lahan secara real-time.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
LSPR Institute of Communication and Business Jakarta melalui mahasiswa Batch 26 Kelas Excellence mendukung kegiatan pertanian perkotaan di Kampung Anggur RT 09, Jakarta Timur
APAPTF merupakan federasi yang secara aktif terlibat langsung dengan pemerintah Pakistan, dianggap sebagai perwakilan resmi dari seluruh insan pertanian yang ada di negara tersebut.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved