Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEJUMLAH program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di sejumlah daerah harus dievaluasi dan diakselerasi agar segera terbuka lapangan pekerjaan baru. Ini menyusul maraknya pengiriman pekerja migran ilegal dari Indonesia ke negara tetangga.
"Saya sangat prihatin dengan masih maraknya praktik pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke negara tetangga. Semua pihak harus memberi perhatian serius terhadap praktik tersebut dan segera mengatasi akar masalahnya," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/3).
Kecelakaan kapal nelayan Indonesia di perairan sekitar Malaysia diduga sarat dengan pekerja migran, tenggelam Minggu (20/3). Akibatnya, dua orang tewas, 26 orang hilang, dan 61 orang berhasil diselamatkan.
Pada Januari lalu, enam calon pekerja migran Indonesia tenggelam di lepas pantai Malaysia setelah perahu mereka terbalik diduga dalam upaya memasuki negara itu secara ilegal. Sebulan sebelumnya, 21 TKI juga tewas setelah kapal mereka terbalik.
Rentetan peristiwa kecelakaan kapal yang membawa pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara tetangga itu, menurut Lestari, harus mendapat perhatian serius dari para pemangku kepentingan, agar pokok masalah yang memicu kecelakaan tersebut segera diatasi. Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai peristiwa kecelakaan kapal pekerja migran itu disebabkan banyak faktor yang memicunya.
Semakin sulitnya mendapat pekerjaan di Tanah Air dan tekanan ekonomi akibat pandemi, ujar Rerie, diduga merupakan salah satu yang mendorong rentetan peristiwa itu terjadi. Para pemangku kepentingan, tegas Rerie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera mengevaluasi sejumlah program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat agar potensi-potensi ekonomi daerah bisa segera terbuka.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Jangan Lengah Potensi Kanker Payudara
Mengakselerasi pembukaan berbagai potensi usaha di setiap daerah di Indonesia, ujar Rerie, harus segera dilakukan untuk menekan upaya pengiriman tenaga kerja Indonesia secara ilegal ke sejumlah negara tetangga yang semakin marak. Karena sejatinya, tegas Rerie, konstitusi kita telah mengamanatkan kepada para pengelola negeri ini untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dan mewujudkan negara dan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (OL-14)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved