Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUATAN kerja sama dan sinergi antarpemerintah dan para pelaku ekonomi harus terus didorong untuk menciptakan transisi ekosistem ekonomi hijau (green economy) yang optimal. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir, bisa menjadi momentum mengembalikan kegiatan ekonomi bisnis yang memperhatikan masalah emisi karbon.
Ekonom Universitas Indonesia, Chairul Djakman, mengatakan, Indonesia merupakan negara yang unik karena memiliki banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di masa pandemi ini, pemulihan ekonomi bagi para pelaku UMKM juga menjadi perhatian pemerintah.
Dia pun berharap lewat Presidensi G20 Indonesia 2022 akan dapat mendorong pelaku UMKM terlibat bersama aktif dalam kampanye netralitas karbon yang juga menjadi agenda forum internasional tersebut.
“Dalam Presidensi G20 Indonesia bisa berperan melibatkan UMKM untuk mewujudkan netralitas karbon,” katanya dikutip dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, Minggu (6/3)
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) pada Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto pun sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.
Selain itu, UMKM juga mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia. UMKM menjadi salah satu sektor yang menyelamatkan Indonesia dalam guncangan krisis global pada tahun 2008. Dengan demikian, katanya, UMKM memiliki peranan besar dalam ketahanan ekonomi nasional.
Baca juga : Airlangga Hartarto Apresiasi Peran Besar Nahdlatul Ulama Tingkatkan Ekonomi Umat
Menurutnya, sudah saatnya seluruh pelaku usaha berperan mewujudkan netralitas karbon. Untuk saat ini, kata dia, hal itu baru dilakukan oleh pelaku usaha besar yang peduli untuk terlibat dalam kampanye netralitas karbon.
“Sehingga gaungnya ini menurut saya harusnya bisa sampai ke pelaku UMKM,” ungkapnya.
Langkah mewujudkan netralitas karbon harus dilakukan secara kolaboratif sehingga tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah serta perusahaan besar saja. Keterlibatan masyarakat umum dan pelaku UMKM juga diperlukan.
Presidensi G20 Indonesia 2022 harus menjadi momentum untuk menghasilkan pedoman ekonomi hijau bagi pelaku UMKM untuk ikut aktif berperan dalam menciptakan ekosistem ekonomi hijau dari mulai rantai produksi hingga bisnis mereka.
“Mungkin salah satunya dalam hal komponen dalam UMKM itu yang selama ini nggak tersentuh padahal kan banyak sekali faktor yang bisa perkembangan bisnis di Indonesia,” pungkasnya. (RO/OL-7)
Di sektor pertanian, penerapan pertanian organik dan sistem pertanian yang berkelanjutan menjadi pilihan utama.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemimpin pasar karbon global berkat hutan tropis terluas ketiga di dunia.
Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola karbon dan pembiayaan iklim berbasis hutan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30).
Saat ini, regulator menuntut hasil yang terukur dan berintegritas, termasuk kebutuhan akan dampak iklim yang nyata.
Sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di tanah air.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Memakai galon guna ulang bisa mengurangi sampah kemasan sekali pakai hingga 316 ton setiap tahun.
PERMINTAAN global terhadap praktik produksi berkelanjutan terus meningkat. Karenanya, instalasi panel surya dipasang pada pabrik Aneka Rimba Indonusa di Gresik, Jawa Timur.
Komitmen PHE OSES dalam menurunkan emisi dari sektor hulu migas kembali memperoleh pengakuan nasional.
TENAGA surya menjadi pilihan energi alternatif untuk mengurangi emisi karbon penyebab perubahan iklim. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) salah satu pilihan terbaik.
Laporan Land Gap 2025 mengungkap banyak negara masih mengandalkan hutan dan lahan untuk memenuhi target iklim, alih-alih memangkas emisi fosil secara cepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved