Jumat 04 Maret 2022, 15:18 WIB

Anggota DPR Ajak Masyarakat Kawal Revisi Permenaker tentang JHT

mediaindonesia.com | Ekonomi
Anggota DPR Ajak Masyarakat Kawal Revisi Permenaker tentang JHT

Ist/DPR
Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin.

 

Pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Menteri Ketanagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) usai mendapat banyak penolakan dari pekerja.

Merespons langkah yang diambil pemerintah, Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin meminta masyarakat mengawal perubahan (revisi) Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang sedang dilakukan. 

"Menteri Ketenagakerjaan mengumumkan kebijakan dana jaminan hari tua dikembalikan ke aturan lama, artinya  pekerja boleh mengambil haknya (JHT) sebelum usia 56 tahun. Ini perlu dikawal bersama agar tidak hanya menjadi gimmick politik," ungkap Alifuddin melalui rilis yang diterima, Kamis (3/3). 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap perubahan Permanaker Nomor 2 Tahun 2022 menampung semua aspirasi pekerja, serikat buruh serta masukan dari Anggota DPR RI. 

"Bulan Mei nanti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini akan berlaku efektif. Maka masyarakat perlu mengawal agar aspirasi yang disampaikan diakomodir dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022,” jelasnya.

Untuk itu, Alifuddin meminta pemerintah agar setiap  kebijakan yang dikeluarkan melalui test policy public opinion. “Kita harus tetap mengawal, karena jika nantinya tidak ada kritik-kritik keras, maka kebijakan tersebut tetap jalan, saya mohon sekali kepada pemerintah jangan korbankan rakyat," tutup legislator dapil Kalimantan Barat I tersebut. (RO/OL-09)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Arnas Padda

Rayakan HUT Ke-60, STP AUP Gelar Reuni Akbar

👤Mesakh Ananta Dachi 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 12:29 WIB
“Lulusan yang telah dihasilkan oleh AUP, kalau kita lihat proporsinya yang bisa bekerja di Industri sangat besar. Sudah 12.080 alumni...
Dok. DPR RI

Pengelolaan BUMN Jangan Hanya Berdasarkan Kompetensi, Tapi Juga Aspek Pencegahan Moral Hazard

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:54 WIB
pengelolaan BUMN pelat merah seperti PT Garuda Indonesia, Tbk tak cukup hanya bermodal kompetensi, tetapi juga harus bisa mencegah moral...
Dok. DPR RI

Komisi IX Minta Kejelasan Penyajian Data Tenaga Kerja Asing di Daerah

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 02 Oktober 2022, 09:47 WIB
Kejelasan data itu penting sebagai bagian dari pengawasan dan juga untuk evaluasi bersama terkait dengan berbagai macam keluhan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya