Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya pemerintah menumbuhkan perekonomian dalam jangka panjang.
Karenanya, dalam beberapa tahun terakhir pengambil kebijakan gencar melakukan pembangunan infrastruktur di hampir seluruh wilayah Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur adalah kunci mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. multiplier effect-nya kita yakini, karena itu kalau kita lihat infrastruktur yang kita bangun adalah yang mendorong mobilitas, membangun infrastruktur yang mendorong produktivitas, konektivitas, akses, dan juga infrastruktur yang bisa membangun sustainability antargenerasi," tuturnya dalam webinar Infrastruktur untuk Indonesia, Rabu (2/3).
Pemerintah, kata Suahasil, mendorong agar pembangunan infrastruktur dilakukan di seluruh penjuru Indonesia. Pemerataan pembangunan itu dinilai bakal menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang selama ini hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah.
Baca juga: KSP Tegaskan Pemerintah Serius Membangun Infrastruktur
Dengan demikian, perekonomian Indonesia akan lebih berdaya tahan dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Hasil akhir yang ingin dicapai dari masifnya pembangunan infrastruktur ialah terkereknya status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke negara berpendapatan tinggi.
"Ini semua kita lakukan karena kita ingin meningkatkan kesejahteraan dan di saat yang sama mendukung pemulihan ekonomi dari kondisi covid, dan dalam jangka menengah panjang, memastikan bahwa kita tidak terperangkap dalam middle income trap," imbuh Suahasil.
"Karena itu kita harus memikirkan secara detail, bagaimana kita akan terus membangun infrastruktur di tengah-tengah kondisi yang dalam dua tahun terakhir kita terkena pandemi," tambahnya.
Masifnya pembangunan infrastruktur, lanjut Suahasil, memerlukan biaya yang cukup besar. Karenanya, skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif dibutuhkan agar anggaran negara tak seluruhnya tersedot untuk membangun infrastruktur.
"KPBU ini sesuatu yang penting untuk memastikan bahwa kita memiliki sumber-sumber pembiayaan yang makin lama makin kreatif, bukan saja mengandalkan dana pemerintah, tapi juga mengandalkan kerja sama dengan pihak non pemerintah," pungkas Suahasil. (A-2)
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved