Presiden Ingatkan PLN Jangan Sampai Ada Keluhan Izin Lebih dari 5 Tahun

PRESIDEN Joko Widodo mengingatkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memudahkan perizinan bagi usaha penyediaan listrik. Hal itu diutarakan presiden saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Poso, Sulawesi Tengah yang dibuat oleh Kalla Group, Jumat (25/2). Pada kesempatan itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menjelaskan rumitnya birokrasi untuk mengurus perizinan PLTA tersebut memakan waktu lima tahun.

"Birokasi utamanya di PLN diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan seperti yang disampaikan bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan lebih dari lima tahun. Sekuat apapun orang, akan kecapekan mengurus izin, belum bekerja di lapangan," ujar Jokowi.

PLTA Poso Energy yang diresmikan presiden terletak di Desa Sulewana Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. PLTA itu memiliki kapasitas 515 Mega Watt yang merupakan PLTA gabungan dengan PLTA existing (telah ada). Proyek tersebut, diperkirakan menghabiskan investasi sebesar Rp 17 triliun. Setelah diresmikan, jaringan transmisi dan gardu induk akan diserahkan pemeliharaannya pada PLN.

Presiden mengatakan dengan semakin banyaknya pendirian PLTA bisa membantu Indonesia mengejar target menuju penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Saat ini, pembangkit listrik di Indonesia masih didominasi oleh energi fosil atau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Global mendesak, mengajak memberikan support pada semua negara untuk menggeser pemakaian enegri fosil utamanya batu bara ke energi hijau," ujar presiden.

Menurut Jokowi, potensi Indonesia untuk energi baru terbarukan cukup besar mencapai 418 Giga Watt baik yang berasal dari hidropower, geothermal, tenaga surya, angin, dan panas permukaan air laut. Namun, ia mengakui menggeser penggunaan dari energi kotor menuju energi ramah lingkungan bukan pekerjaan mudah.

"Hanya bagaimana kita bisa menggeser dari full (penuh) batu bara ke energi hijau. Bukan pekerjaan mudah karena sudah terlanjur banyak sekali PLTU," tutur Jokowi.

Baca juga:  Presiden: PLTA Kayan akan Jadi Kunci Pengembangan Transisi Energi

Target yang telah disepakati Indonesia bersama dengan negara-negara global dalam menurunkan emisi, ujar Jokowi, dengan melakukan diversifikasi energi fosil dengan energi terbarukan sesuai dengan yang sudah ditetapkan yakni 23% pada tahun 2025. Lalu, pada 2030 target dinaikkan menjadi 39% hingga pada 2060 diharapkan Indonesia bisa mencapai nol emisi.

"Target seperti ini tidak mudah dikejar, antara pertambahan permintaan dan pertumbuhan listrik harus diseimbangkan. Jangan ada kelebihan pasokan sehingga membebankan PLN," ucapnya.

Jusuf Kalla menjelaskan pendirian PLTA Poso Energy bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar sekaligus memenuhi kebutuhan pasokan listrik. PLTA itu, ujarnya, memanfaatkan aliran air sungai (run of river) tanpa harus membuat bendungan.

Menurut Kalla, sudah saatnya energi hijau menjadi kebutuhan masyarakat. Dengan kekuatan lebih dari 500 Mega Watt, diperkirakan PLTA Poso I dan II dpaat memberikan listrik ke 4 provinsi yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat sebagai energi cadangan.

"Kemampuan 500MW kita baru pakai 300 MW jika ada masalah di pembangkit lain (bisa digunakan)," tutur Jusuf Kalla.

Pada kesempatan itu, Jusuf Kalla juga mengeluhkan sulitnya mengurus perizinan usaha penyediaan listrik yang memakan waktu lebih dari lima tahun.(OL-5)