BANK sentral Sri Lanka menaikkan suku bunga pada Kamis (20/1) dalam upaya menjinakkan inflasi yang merajalela dan mencegah belanja konsumen. Pasalnya, negara itu menderita kekurangan mata uang asing dan tertatih-tatih di ambang default.
Negara kepulauan berpenduduk sekitar 22 juta tersebut telah mengalami kekurangan makanan dan bahan bakar serta penjatahan listrik. Lembaga pemeringkat memperingatkan mungkin negara itu tidak dapat memenuhi pembayaran utangnya. Inflasi mencapai rekor 12,1% pada bulan lalu.
Bank sentral menaikkan suku bunga deposito dan pinjaman sebesar 50 basis poin masing-masing menjadi 5,5% dan 6,5%. Pendakian tersebut merupakan yang pertama sejak Agustus lalu.
Dikatakan dalam suatu pernyataan bahwa biaya pinjaman yang lebih tinggi akan mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Ini akan mengurangi permintaan impor pada saat cadangan devisa negara berada di bawah tekanan. "Kami ingin memberikan pesan yang sangat jelas bahwa inflasi sedang ditangani," kata Gubernur Bank Sentral Ajith Nivard Cabraal kepada wartawan.
Baca juga: Seratusan Miliarder Tuntut Negara Pajaki Mereka dengan Adil
Sektor pariwisata dan pengiriman uang pekerja migran, sumber pendapatan utama pemerintah, telah terpukul oleh pandemi. Dikatakan ekonomi tumbuh 4,0% tahun lalu, setelah mengalami rekor kontraksi 3,6% pada 2020.
Kolombo menegaskan akan menghormati kewajiban utang luar negeri senilai US$35 miliar. Cabraal kembali menegaskan bahwa dana talangan dari Dana Moneter Internasional tidak diperlukan.
"Orang-orang memiliki fiksasi pada IMF. Tidakkah Anda memiliki gagasan tentang program kami?" dia berkata. "Program kami memiliki banyak manfaat."
Para ekonom telah mendesak Kolombo untuk meminta bantuan IMF dalam merestrukturisasi senilai US$6,9 miliar dalam pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini. Namun Cabraal mengatakan dia yakin bahwa pengetatan lebih lanjut dari pembatasan valuta asing akan memungkinkan Sri Lanka untuk mengatasi krisis.
Baca juga: Tolak Bantuan IMF, Sri Lanka Cari Pinjaman Baru Tiongkok
Aturan baru mengharuskan semua nonpenduduk untuk membayar barang dan jasa dalam mata uang asing mulai Kamis. Langkah ini menurut Cabraal diperlukan untuk memberi bank lebih banyak likuiditas dolar. (AFP/OL-14)
